Jokowi Batalkan Pengajuan Banding Kasus Blokir Internet

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menilai sudah menjalankan putusan, Presiden Joko Widodo alias Jokowi membatalkan pengajuan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal pemblokiran internet di Papua tahun lalu.

Hal itu diungkapkan Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono. Dicabutnya pengajuan banding itu dengan pertimbangan pemerintah sedang sibuk menangani pandemi Covid19.

“Jadi tidak ada lagi substansi yang harus diperdebatkan. Konsentrasi pemerintah pada saat ini lebih baik diarahkan kepada hal-hal yang lebih penting terutama terkait situasi pandemi Covid19,” ujar Dini seperti dikutip Minggu 21 Juni 2020.

Majelis Hakim PTUN Jakarta, sebelumnya mengabulkan gugatan hukum terhadap Presiden dan Menkominfo soal pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat, Agustus 2019.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN Jakarata menyatakan tindakan yang dilakukan Presiden (Tergugat 1) dan Menkominfo (Tergugat 2) merupakan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan atau Pemerintahan.

Maka, hakim menyatakan tindakan tersebut harus dihentikan dan tidak diulangi kembali. Artinya tidak boleh ada lagi pemblokiran internet.

Gugatan tersebut diajukan tim advokasi pembela kebebasan pers, yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam, dan ICJR.

Gugatan dilayangkan kepada Presiden Jokowi dan Kemenkominfo lantaran keduanya dianggap menyalahi kekuasaan atas pemadaman internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019 hingga September 2019.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Hadir Cepat Menjawab Gangguan Kelistrikan di Sumatera

Oleh: Diemas Kusuma )*Respons cepat pemerintah dalam menangani gangguan kelistrikan yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera menunjukkan keseriusan negaradalam menjaga stabilitas pasokan energi bagi masyarakat. Ketikagangguan sistem menyebabkan padamnya aliran listrik di beberapaprovinsi, pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian bersama PT PLN (Persero) segera bergerak untuk memastikan pemulihanberlangsung maksimal. Langkah sigap tersebut menjadi bukti bahwasektor ketenagalistrikan nasional berada dalam pengawasan serius danditangani secara profesional.Gangguan sistem yang terjadi memang sempat menimbulkanketidaknyamanan bagi masyarakat. Aktivitas rumah tangga, layananpublik, hingga roda ekonomi di beberapa daerah terdampak mengalamihambatan. Namun pemerintah tidak membiarkan kondisi tersebutberlangsung berlarut. Koordinasi cepat dilakukan antara KementerianEnergi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sekretariat Negara, danPLN guna memastikan penanganan berjalan efektif.Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyampaikan bahwa pemerintahmemberikan perhatian serius terhadap gangguan sistem kelistrikantersebut. Menurutnya, pemerintah memahami gangguan ini menimbulkandampak terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayahterdampak. Karena itu, Kementerian ESDM sebagai regulator danpengawas subsektor ketenagalistrikan terus mengawal proses pemulihanagar berlangsung cepat dan terukur.Yuliot juga memastikan bahwa investigasi teknis dilakukan secaramenyeluruh untuk mengetahui akar penyebab gangguan. Langkah inipenting agar pemerintah dapat menyiapkan strategi mitigasi yang tepatsehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pendekatantersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus padapenyelesaian jangka pendek, melainkan juga pada penguatan sistemsecara berkelanjutan.Pemerintah langsung menerjunkan tim inspektur ketenagalistrikan kelapangan sejak tahap awal terjadinya padam meluas. Tim tersebutdiperkuat secara bertahap untuk melakukan investigasi intensif danmemastikan seluruh proses pemulihan berjalan sesuai standar keamanansistem.Pengawasan dilakukan secara ketat agar pasokan listrik dapat kembaliandal dan aman bagi masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan langkahstrategis yang menitikberatkan pada penguatan backbone sistemkelistrikan Sumatera melalui pembangunan pembangkit baru sertapengembangan transmisi berkapasitas besar.Selain penguatan jaringan utama, pemerintah mendorong kesiapaninfrastruktur blackstart agar proses pemulihan dapat berlangsung lebihcepat apabila gangguan besar kembali terjadi. Langkah ini mencerminkanvisi jangka panjang pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi di Pulau Sumatera.Di tingkat operasional, PT PLN bergerak cepat mengerahkan seluruhpersonel teknis. Sejak gangguan terdeteksi, petugas langsung melakukanasesmen, pemulihan sistem transmisi dan gardu induk, sertamengaktifkan kembali pembangkit secara bertahap dan terkoordinasi.Indikasi awal menunjukkan gangguan berasal dari sistem transmisi 275 kV jalur Muara Bungo-Sungai Rumbai di Jambi yang diduga dipengaruhikondisi cuaca buruk. Gangguan tersebut kemudian memicuketidakstabilan frekuensi dan tegangan sehingga berdampak padasejumlah pembangkit di berbagai wilayah Sumatera.Meski menghadapi tantangan teknis yang kompleks, PLN mampumenunjukkan progres pemulihan yang signifikan. Kerja cepat para petugas di lapangan menjadi bukti kesiapan sistem nasional dalammenghadapi situasi darurat.Di Sumatera Barat, proses pemulihan berjalan cepat. General Manager PLN...
- Advertisement -

Baca berita yang ini