Sesat, Inilah Persamaan Kaum Dahriyyah dan Komunisme Marx

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Paham Komunisme yang dibangun dari dasar pemikiran Karl Marx dan Firedrich Engels telah mengakibatkan banyak kerusakan di muka bumi. Jauh sebelum paham ini lahir, pernah ada aliran serupa dengan dampak yang sama-sama merusak.

Nama aliran tersebut adalah Dahriyyah. Menurut penjelasan Imaamul Muslimin Yakhsyallahu Mansur, seperti dikutip dari minanews.net, aliran Dahriyyah adalah sekte yang menyandarkan segala hal kepada berjalannya waktu. Mereka adalah kelompok kafir yang diikuti sebagian kaum musyrik Arab yang menolak hari kebangkitan atau kehidupan setelah mati.

Ibnu Katsir pernah berkata: “Allah  menginformasikan tentang perkataan aliran Dahriyyah dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang yang sependapat dengan mereka di kalangan orang-orang musyrik Arab yang mengingkari hari kebangkitan.”

Kaum Dahriyyah pernah mengatakan: “Tidak ada kehidupan selain kehidupan kita sekarang ini. Manusia ada yang mati dan ada yang lahir. Tidak ada sebab kematian kita selain perjalanan waktu dan perputaran siang dan malam.”

Kaum ini juga termasuk golongan materialis. Mereka tak percaya dengan Tuhan, layaknya kelompok ideologi sesat Komunisme Marx. Kaum ini hanya percaya pada alam yang terbentuk secara mandiri, tanpa bantuan Tuhan.

Dahriyyah juga meyakini segala hal ghaib adalah kepalsuan. Menurut Ibnu Katsir, para filosof pengikut aliran Dahriyyah selain tidak mengakui adanya Tuhan, mereka percaya bahwa setiap 36.000 tahun, segala sesuatu akan kembali seperti semula. Kaum ini menafikkan rasio dan firman-firman agama apa pun.

Lantas, apa saja persamaan yang menjembatani antara kaum Dahriyyah dan Komunisme Marx? Berikut pokok inti ajaran kedua aliran:

  1. Tuhan tidak ada, dan hidup adalah materi (materialistis).
  2. Tidak mengakui adanya akhirat.
  3. Tidak mengakui adanya surga dan neraka.
  4. Menentang semua agama.
  5. Menghapus milik perseorangan dan menggantikannya dengan milik bersama.

Dalam Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan Engels, keduanya menyatakan, “Tujuan untuk merebut kekuasaan hanya dapat dicapai dengan menggunakan kekerasan, menggunakan seluruh sistem sosial yang ada.”

Pemahaman itu telah melahirkan banyak konflik berdarah yang menelan jutaan korban jiwa. Di Indonesia saja, tercatat sudah tiga kali kaum Komunisme Marx yang diwakili PKI memberontak kepada pemerintah yang sah.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperkuat Program MBG Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program MakanBergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus padapeningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskalabesar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwaevaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benardirasakan secara optimal oleh masyarakat.Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi padaperluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerimamanfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalampengelolaannya.Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlahtersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial danpemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selamaini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebutkepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah inimenunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkanperlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dankekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutupmata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segeradiperbaiki.Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedialayanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwapemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikanmasyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standartinggi dan pengawasan ketat.Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untukterlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergiseluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjagaakuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusiterkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadapprogram pemerintah tetap terjaga.Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwaprogram berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusiayang kompeten agar implementasinya berjalan optimal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini