Kondisi Poso Kian Kondusif Pasca Teror Ali Kalora ke Petani

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Polri memastikan situasi dan kondisi di Poso, Sulawesi Tengah telah berangsur kondusif, pasca penculikan dan pembunuhan yang dilakukan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora terhadap seorang petani, Minggu 19 April 2020 lalu.

“Situasi di Poso pasca peristiwa itu sudah dapat dikendalikan dengan baik. Masyarakat telah beraktivitas normal,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Jakarta, Selasa 28 April 2020.

Sebelumnya, seorang petani di Desa Kilo, Kabupaten Poso ditemukan tak bernyawa pada 19 April lalu. Warga berinisial AJ itu sempat dilaporkan diculik oleh orang tak dikenal, yang diduga anggota teroris Ali Kalora. Sejam setelah diculik, korban didapati dalam kondisi meninggal dunia akibat benda tajam.

Sepekan setelah terbunuhnya petani tersebut, Satgas Tinombala di Desa Kilo, Poso terlibat baku tembak dengan kelompok Ali Kalora, tepatnya Sabtu 25 April 2020.

Kelompok MIT terpantau berada di pegunungan Padopi, Desa Kilo. Kontak senjata terjadi sekitar pukul 15.40 WITA. Aparat terus mengejar para anggota MIT yang terpantau di kawasan tersebut.

Beberapa saat terlibat baku tembak, para terduga kelompok MIT itu melarikan diri ke hutan. Sementara satu orang yang diduga kuat salah satu anggota MIT ditemukan aparat tewas di lokasi kejadian saat dilakukan penyisiran pasca kontak senjata.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mitigasi PHK dan Penguatan JKP Menjadi Fondasi Ketahanan Ketenagakerjaan

0Oleh: Nabila Febrianti )*Ketahanan ketenagakerjaan menjadi salah satu pilar penting dalammenjaga stabilitas ekonomi nasional. Di tengah meningkatnyaketidakpastian ekonomi global, pemerintah memastikan perlindunganterhadap tenaga kerja menjadi agenda strategis. Pemerintah memahami bahwa keberlangsungan lapangan kerja tidakhanya berkaitan dengan kesejahteraan pekerja, tetapi juga berhubunganlangsung dengan daya beli masyarakat, aktivitas industri, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.Konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran memunculkan tekanan baru terhadap perekonomian dunia. Gangguanrantai pasok, penurunan permintaan ekspor, serta meningkatnya biayalogistik mulai dirasakan oleh berbagai sektor industri di banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah tidak tinggal diam menghadapi perkembangan tersebut. Berbagai langkah mitigasi segera dilakukan untuk memastikan ancamanPHK tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Pendekatanyang ditempuh berfokus pada pencegahan sejak dini melalui koordinasilintas lembaga, pemantauan kondisi industri, serta komunikasi intensifdengan pelaku usaha dan serikat pekerja.Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan KesejahteraanBuruh, Said Iqbal, menjelaskan bahwa pemerintah bersama organisasiburuh telah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah perusahaanyang menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi global. Kunjungan lapangan dilakukan untuk memperoleh gambaran nyatamengenai persoalan yang dihadapi dunia usaha sekaligusmengidentifikasi risiko yang dapat mengancam keberlangsunganpekerjaan ribuan tenaga kerja.Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perlambatan permintaan global. Perusahaan yang mengandalkan pasar ekspor mengalami penurunan pesanan, sementara perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tantangan akibatterganggunya distribusi internasional. Kasus yang mendapat perhatian serius terjadi pada perusahaan kertas di Mojokerto, Jawa Timur. Hentinya aktivitas produksi perusahaan tersebutmenimbulkan kekhawatiran terhadap nasib ribuan pekerja yang selama inimenggantungkan penghasilan dari sektor industri tersebut. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapiperusahaan berkaitan dengan terhambatnya akses terhadap modal kerjayang masih berada dalam proses penyelesaian di sektor perbankan.Pemerintah bergerak cepat untuk mencegah dampak yang lebih besar. Koordinasi dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintahdaerah, serta berbagai lembaga terkait guna memastikan hak-hak pekerjatetap terlindungi. Perlindungan terhadap upah dan hak normatif pekerjamenjadi prioritas utama dalam proses penyelesaian masalah tersebut.Perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pekerja yang berpotensikehilangan pekerjaan. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasanindustri juga menjadi pertimbangan penting. Ketika sebuah pabrik berhentiberoperasi, dampaknya menjalar ke berbagai sektor lain sepertiperdagangan, transportasi, jasa makanan, dan usaha mikro yang bergantung pada aktivitas para pekerja.Sektor alas...
- Advertisement -

Baca berita yang ini