KPK Lelang Murah 2 Mobil Zumi Zola, Cuma Rp 31 Juta

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Dua unit mobil hasil rampasan negara atas terpidana korupsi mantan Gubernur Jambi Zumi Zola kini mulai dilelang oleh KPK. Bahkan, kedua mobil dilelang dengan harga yang sangat murah, yakni sekitar Rp 31 juta saja per unitnya.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dalam pelelangan tersebut pihaknya bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah perkara Zumi Zola berkekuatan hukum tetap berdasar surat Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor: 72/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2018.

“Calon peserta lelang dapat melihat objek yang dilelang pada Selasa 9 April 2019 pukul 10.00 sampai 12.00 WIB di Rupbasan Klas I Jambi, Kenali Asam Bawa, Kota Baru, Jambi,” ujar Febri, Jumat 5 April 2019.

Kedua unit mobil tersebut adalah merk Suzuki tipe APV STD Nopol B 1537 SIX warna silver dengan harga limit Rp 31.858.000 dan Suzuki APV STD Nopol B 1538 SIX warna silver dengan limit Rp 31.585.000, lengkap beserta BPKB dan STNK.

“Informasi lengkap pelelangan dua unit mobil itu juga dapat diakses di laman resmi KPK,” kata Febri.

Zumi Zola adalah seorang politisi PAN pendukung Prabowo-Sandiaga, sekaligus Alumni 212. Ia divonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dengan pidana 6 tahun ditambah denda Rp 500 juta dan pencabutan hak untuk dipilih selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.

Mantan artis tersebut akan menjalani masa pidananya di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini