Bukan Ditolak, Terawan Minta Anies Lengkapi Berkas PSBB

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto tidak menolak pengajuan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hanya saja, permohonan tersebut belum disetujui, karena Terawan meminta Anies untuk melengkapi data dan dokumen sesuai pedoman pengakuan yang tertuang dalam Permenkes terkait PSBB.

Menurut salah satu sumber, adapun yang perlu dilengkapi Anies dalam pengajuan tersebut adalah peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus, dan kejadian transmisi lokal.

Kemudian, Anies juga diminta menjelaskan kesiapan daerah, terutama aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran, dan operasionalisasi jaring mengaman sosial, juga aspek keamanan.

Dalam penjelasan surat yang diteken Terawan pada 5 April 2020 ini, disebutkan bahwa keputusan pengembalian proposal tersebut juga telah didiskusikan dengan Gugus Tugas percepatan penangan Corona.

Achmad Yurianto selaku jubir pemerintah untuk penanggulangan Covid-19 tidak menampik terkait surat tersebut.

“Itu administrasi, pembahasan tetap jalan” ujar Yurianto di Jakarta, Senin 6 April 2020.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini