Saran Sandiaga, Pemerintah Harus Siapkan Rp 200 Triliun untuk Perbaiki Ekonomi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sandiaga Uno menyarankan pemerintah untuk serius memperhatikan dampak ekonomi yang muncul akibat wabah corona atau Covid-19. Ia menyebut, setidaknya pemerintah butuh Rp 200 triliun untuk mengatasi masalah itu.

“Untuk ekonomi paket yang cocok untuk Indonesia perlu Rp 200 triliun secara keseluruhan paket ekonomi, di luar penanggulangan Covid-19,” kata Sandiaga melalui telekonferensi, Kamis 26 Maret 2020.

Uang sebesar Rp 200 triliun itu kemudian harus dibagi ke empat tahap. Pertama, 25 persen diberikan ke masyarakat kurang mampu melalui BLT. Kemudian 25 persen selanjutnya diberikan ke masyarakat pekerja informal atau pekerja harian.

Paket ketiga, 25 persen untuk yang kehilangan pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan. Ini bisa melalui kartu pra kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo.

Lalu terakhir, 25 persen diberikan ke sektor keuangan seperti perbankan. Sandi berkata, perbankan terdampak cukup parah karena masyarakat tidak bisa membayar cicilan akibat wabah yang terjadi.

Meski begitu, Sandiaga meyakini pemerintah tidak bisa jalan sendirian. Menurutnya, perlu ada kerja sama dengan dunia usaha hingga pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

“Pemerintah bisa menggandeng dunia usaha baik perusahaan yang besar, yang punya kemampuan untuk menyentuh kantong-kantong yang diperlukan untuk penyaluran program ini maupun eksekusinya bisa melibatkan para pelaku UMKM,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini