Wow! Ekspor Indonesia per Februari 2020 Tembus 13,9 Miliar Dolar AS

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kinerja ekspor Indonesia kembali mencatatkan hasil positif. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia per Februari 2020 tercatat mencapai 13,94 miliar dolar AS, atau naik 2,24 persen dibanding Januari.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti menyebut, secara tahunan atau year on year (yoy), ekspor nasional meningkat 11 persen.

“Kalau kita lihat secara mtm (month to month) atau dibandingkan Januari, ekspor migas turun 0,02 persen dan nonmigas naik 2,38 persen. Sedangkan secara yoy, ekspor migas turun 26,51 persen dan nonmigas baujb14,64 persen,” kata Yunita di Jakarta, Senin 16 Maret 2020.

Peningkatan nilai ekspor ini terjadi di semua sektor. Pada pertanian, ekspor naik 0,91 persen mtm, lalu industri pengolahan naik 2,73 persen mtm, ekspor pertambangan dan lainnya menanjak 0,53 persen mtm. Sementara, ekspor migas turun 0,02 persen.

Kemudian, berdasarkan struktur ekspor menurut sektor, ekspor nonmigas menyumbang 94,14 persen dari total ekspor pada Februari 2020. Terdiri dari industri 79,11 persen, tambang 12,89 persen, dan pertanian 2,14 persen. Sedangkan migas 5,86 persen.

Yunita berkata, komoditas yang naik di antaranya logam mulia, perhiasan atau permata, kendaraan dan bagiannya, lemak dan minyak hewan nabati, barang tekstil, serta bahan bakar mineral. Kemudian komoditas ekspor yang turun meliputi pakaian dan aksesori rajutan, pulp dan kayu, tembaga dan barang daripadanya, alas kaki, serta besi dan baja.

Peningkatan ekspor terbesar pada Februari lalu ke negara Singapura, kenaikannya sebesar 281,5 juta dolar AS. Disusul Malaysia yang meningkat 89,7 juta dolar AS.

Sementara penurunan ekspor terdalam yakni ke Cina, penurunannya menembus 245,5 juta dolar AS. Sebab, ekspor beberapa komoditas seperti tembaga dan pulp kayu menurun ke sana, termasuk wabah corona.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini