Waspada Badai Ferdinand, BMKG Deteksi Cuaca Ekstrem 25 Februari-2 Maret

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta kepada masyarakat untuk waspada. Pasalnya, potensi cuaca ekstrem bakal terjadi pada 25 Februari hingga 2 Maret 2020.

Berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini, pola tekanan rendah di wilayah Belahan Bumi Selatan (BBS) masih cukup aktif berpengaruh pada pembentukan potensi cuaca ekstrem di wilayah Indonesia.

BMKG mendeteksi munculnya badai tropis Ferdinand sejak 24 Februari di Samudera Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Barat serta sirkulasi angin di wilayah Samudera Hindia sebelah barat daya Banten. Kondisi itu bisa menyebabkan pembentukan pola pertemuan massa udara yang memanjang di Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

Belokan angin juga terpantau BMKG terbentuk di sekitar wilayah Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Sementara itu labilitas udara cukup kuat di beberapa wilayah. Kondisi itu berkontribusi pada peningkatan konvektivitas skala lokal terutama di pesisir barat Sumatera, Aceh, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, sebagian besar Jawa, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua.

“BMKG memprakirakan dalam periode sepekan ke depan curah hujan dengan intensitas lebat bakal terjadi secara kontinyu disertai petir,” kata Deputi Bidang Meteorologi R. Mulyono R. Prabowo lewat keterangan tertulis Selasa 25 Februari 2020.

Wilayah yang berpotensi hujan lebat itu pada periode 25-28 Februari 2020 yaitu Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sementara pada periode 29 Februari hingga 2 Maret meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Pulau Jawa, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

BMKG meminta masyarakat waspada dan berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, genangan, angin kencang, pohon tumbang, dan jalan licin.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini