Ini Sederet Daerah Rawan Konflik dalam Pilkada 2020 Menurut Polri

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Momen pesta demokrasi seperti Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar pada September mendatang tentunya tak bisa lepas dari potensi terjadinya gesekan atau konflik.

Sejauh ini, Polri mengklaim sudah menganalisis dan memetakan wilayah mana saja yang dianggap rawan, sehingga diperlukan personel pengamanan yang lebih banyak.

“Indikatornya penyelenggara pilkada, peserta pilkada, jumlah gangguan Kamtibmas dan ambang gangguan. Ini jadi referensi yang dianalisis,” kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Jakarta, Jumat 31 Januari 2020.

Asep menyebut, ada tiga provinsi yang tergolong rawan konflik setingkat provinsi, yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian untuk setingkat pemilihan bupati adalah Kabupaten Nabire, Kerom, Timteng Utara, Manggarai dan Sumba Barata, serta Tojo Una-Una dan Musi Rawas Utara di Sumsel. Sementara Pilkada wali kota yaitu Tomohon dan Bitung di Sulut dan Tangsel Banten.

Untuk mengantisipasi dan menekan potensi konflik pada Pilkada Serentak 2020 nanti, Asep menyebut pihaknya akan menerjunkan 200 ribu personel.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini