Jiwasraya Investasi di Ikan Arwana Sampai Rp 6 T, Dapat Untung Besar?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Terungkap bahwa salah satu penyebab sengkarut masalah PT Asuransi Jiwasraya adalah kesalahan mengelola investasi. Karena diketahui, perusahaan pelat merah tersebut ternyata berinvestasi pada saham-saham gorengan.

Ada hal yang paling mengherankan dari portofolio investasi Jiwasraya. BUMN ini berinvestasi pada perusahaan penjual ikan arwana yang tercatat di pasar modal.

Hal itu sempat diungkapkan oleh pengamat perpajakan Yustinus Prastowo dalam sebuah diskusi di kantor IAPI, pada Senin 13 Januari 2019.

Jiwasraya menginvestasikan sebesar Rp 6 triliun ke satu perusahaan yang menerbitkan reksadana, perusahaan itu tercatat di Bursa Efek. Perusahaan ini asetnya cuma Rp 300 miliar, omzetnya Rp 21 miliar.

“Dia itu penangkaran ikan arwana, tapi bisa menerbitkan reksadana Rp 6 triliun dan profil investasi Jiwasraya 90 persen ada di saham dan reksadana yang berisiko tinggi,” katanya.

Jika dilihat dari laporan hasil pemeriksaan BPK 2016 terhadap Jiwasraya, tercatat perusahaan memang berinvestasi pada PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP). Perusahaan ini adalah perusahaan penjualan ikan arwana yang sahamnya saat ini berada di paling dasar yakni Rp 50 alias saham gocap.

Pada 2015 Jiwasraya memiliki 14 reksadana non asuransi sebesar Rp 8,89 triliun. Kepemilikan Jiwasraya dari 14 reksadana itu beragam mulai dari 54,77 persen hingga 100 persen atau memegang seluruhnya.

Total nilai dari 14 reksadana yang dimaksud adalah Rp 9,3 triliun. Itu artinya Jiwasraya memegang paling banyak dari 14 reksadana itu. Komposisi dari 14 reksadana itu sebesar 99,64 persenatau Rp 9,29 triliun saham. Menariknya lagi, dari angka itu sebesar Rp 6,39 triliun ada di saham emiten ikan arwana tersebut alias IIKP.

Dari komposisi pemegang saham IIKP saat itu, ternyata paling besar merupakan instrumen reksadana sebesar 38,89 persen yang terdiri dark reksasana DET I, TFI (X) – TRA Ordinary I, KFT dan MRF III. Keempat reksadana itu dimiliki mayoritas oleh Jiwasraya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini