MATA INDONESIA, JAKARTA -Â Selain Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) juga menepis tudingan disuap pemerintah Cina untuk bungkam terhadap diskriminasi yang dialami Muslim Uighur.
Ketua Pengurus Harian PBNU Robikin Emhas menyampaikan, pihaknya tidak bisa didikte oleh siapapun dalam urusan bersikap, termasuk soal HAM yang menimpa etnis Uighur di Cina.
“Saya sampaikan tidak ada dana itu, dan NU tidak bisa didikte juga dikendalikan siapapun, termasuk Cina,” kata Robikin dalam keterangan tertulisnya, Jumat 13 Desember 2019.
Hal ini disampaikan Robikin menanggapi laporan laman daring The Wall Street Journal (WSJ) dengan judul “How China Persuaded On Muslim Nation to Keep Silent on Xinjiang Camps” yang diterbitkan pada Rabu 11 Desember 2019 lalu.
Dalam laporan WSJ itu dipaparkan bahwa Cina mulai menggelontorkan sejumlah bantuan dan donasi terhadap sejumlah ormas-ormas Islam Indonesia setelah isu Uighur kembali mencuat ke publik pada 2018 lalu.
Saat itu, isu Uighur mencuat usai sejumlah organisasi HAM Internasional merilis laporan yang menuding Cina menahan satu juta Uighur di kamp penahanan layaknya kamp konsentrasi di Xinjiang.
Pemerintah Beijing bahkan disebut membiayai puluhan tokoh seperti tokoh NU, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), akademisi, dan sejumlah wartawan Indonesia untuk berkunjung ke Xinjiang.
Hal itu, menurut WSJ, terlihat dari perbedaan pendapat para tokoh senior NU dan Muhammadiyah soal dugaan persekusi Uighur sebelum dan setelah kunjungan ke Xinjiang.
