Sekjen PAN: Jika Ada Kader Ditekan Dukung Zulhas Langsung Laporkan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Adanya dugaan intervensi terhadap kader PAN di wilayah untuk mendukung Zulkifli Hasan (Zulhas) maju menjadi Caketum, membuat Sekjen PAN Eddy Soeparno angkat bicara. Dirinya menegaskan agar tudingan tersebut langsung dilaporkan agar ditindaklanjuti oleh pengurus pusat PAN.

“Kalau ada, silakan, laporkan siapa yang menekan, di mana, kapan, dan tekanannya seperti apa. Laporkan, nanti kita akan tindak lanjuti,” kata Eddy.

Eddy mengatakan sebagai sekjen partai, dirinya ingin memastikan tak ada pemaksaan terhadap kader dalam pemilihan ketua umum PAN. Menurutnya, intimidasi adalah tindakan mengekang demokrasi di tubuh partai berlambang matahari terbit tersebut.

“Saya sebagai sekjen partai yang menegakkan disiplin mekanisme di dalam partai, memastikan tak ada. Kalau ada tekanan-tekanan terhadap pengurus daerah/wilayah untuk memaksakan pilihan terhadap salah satu kandidat, justru saya perlu ditindak karena mengekang demokrasi di tubuh PAN,” katanya.

Dia mengatakan politikus senior PAN, Amien Rais, mengajarkan kader untuk berpolitik secara etis. Eddy menambahkan, dirinya ingin pemilihan PAN berjalan tanpa ada tekanan dan paksaan.

“Karena bagaimana pun juga, meskipun kita persiapan rakernas dan kongres, tetapi tetap Pak Amien Rais mengajarkan kita untuk berpolitik dengan etika dan santun,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Djainuddin Damopolii menilai ada kejanggalan jelang kongres pemilihan ketum. Eks Ketua DPD Kotamobagu, Sulut, ini menyebut ada pertemuan Zulhas dengan pengurus wilayah.

Di situ menurutnya terjadi konsolidasi untuk merencanakan majunya kembali Zulhas. Versi Djainuddin, dia diberhentikan dari posisi Ketua DPD Kotamobagu secara sepihak periode September lalu.

“Zulhas pernah undang seluruh DPW di Widya Chandra, mungkin di situ disampaikan niat beliau,” kata Djainuddin.

 

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini