MINEWS, JAKARTA – Ketua pimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Sirodj tampaknya ingin membangkitkan masa orde baru. Pihaknya mengaku menginginkan Presiden Republik Indonesia dipilih oleh MPR.
Keinginan itu disampaikan usai bertemu pimpinan MPR sekaligus meminta pandangan terkait rencana amandemen UUD 1945, Rabu 27 November 2019. Dalam pertemuan tersebut, PBNU mengusulkan agar pemilihan presiden tidak lagi dilakukan lewat pemilu langsung.
“Tentang pemilihan Presiden kembali oleh MPR, itu keputusan Munas NU di Kempek, Cirebon 2012,” ujar Ketum PBNU Said Aqil Sirodj.
Said beralasan pemilu langsung selama ini banyak mudharat (kekurangan). Ia lantas mencontohkan kekurangan yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 lalu.
“Pilpres langsung itu high cost, terutama cost sosial. Kemarin baru saja betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat mengkhawatirkan. Ya untung, enggak ada apa-apa. Tapi apakah selama lima tahun harus kaya gitu?,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa pemilu langsung di Indonesia selama ini tidak menunjukkan nilai demokrasi yang sesungguhnya. Karena alasan inilah PBNU mendorong adanya pemilihan presiden secara tidak langsung lewat amandemen UUD 1945.
“Demokrasi itu merupakan wasilah untuk menuju keadilan, kesejahteraan rakyat, demokrasi itu alat, media mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi menunjukkan kemudharatan, belum tentu demokrasi liberal itu akan memberi manfaat,†kata Said.
Sementara Ketua MPR Bambang Soesatyo mengaku akan menerima masukan PBNU tersebut. Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, MPR memiliki banyak waktu untuk mengkaji dan mendalami berbagai masukan soal amandemen UUD 1945 khususnya terkait mekanisme pemilihan presiden.
“Intinya PBNU merasa pemilihan presiden dan wapres lebih bermanfaat, lebih baik, lebih tinggi kemaslahatannya, lebih baik dikembalikan ke MPR ketimbang langsung karena lebih banyak mudahratnya,†kata Bamsoet.
