MINEWS, JAKARTA-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak bermunculan desa ‘Hantu’ atau desa-desa baru yang tidak berpenghuni. Munculnya desa-desa itu demi mendapatkan alokasi anggaran program dana desa yang sudah dijalankan Pemerintah.
Hal itu diungkapkannya saat melaporkan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat Komisi XI dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta Selatan.
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran dana desa sebesar Rp 70 triliun di tahun 2019. Indonesia memiliki 74.597 desa di 2019, di mana setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta.
Dengan fenomena munculnya beberapa desa tak berpenghuni ini sebagai bukti bahwa masih banyak oknum yang ingin memanfaatkan alokasi dana desa secara tidak bertanggungjawab. Padahal, kata Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penyaluran anggaran tersebut belum sepenuhnya efektif.
Guna meminimalisir kejadian tersebut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini akan mengevaluasi program dana desa. Salah satu yang akan dilakukannya asalah memperketat aturan pencairan.
Dana Desa sendiri dicairkan melalui tiga tahapan. Dana Desa dicairkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dalam tempo tertentu. “Makanya kita mau evaluasi karena adanya transfer setiap bulannya,” katanya.
Adapun anggaran dana desa disalurkan melalui tiga tahap yakni tahap I sebesar 20 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 40 persen. Pada tahap I, Pemerintah Daerah diharuskan menyerahkan Perdes (Peraturan Desa) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa).
Tahap II diwajibkan memberikan laporan realisasi dan konsolidasi Dana Desa tahun sebelumnya. Dan pada tahap III memberikan seluruh laporan yang ada di tahap I dan II secara lengkap.
