Jadi Oposisi, PKS Bakal Ajak PA 212 dan FPI untuk ‘Lawan’ Jokowi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Merasa ditinggalkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencari dukungan untuk melawan pemerintahan Jokowi.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan akan mengajak pelbagai elemen masyarakat seperti Presidium Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) hingga GNPF Ulama untuk menjadi oposisi pemerintahan.

Diketahui, PA 212, GNPF Ulama, dan FPI merupakan salah satu kelompok organisasi Islam yang aktif mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 lalu. Usai pilpres, Prabowo sangat besar kemungkinan merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Selain itu, Mardani mengaku akan mengajak elemen masyarakat sipil lainnya seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hingga masyarakat sipil seperti Konsorsium Kebijakan Publik.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat sipil yang tumbuh di Indonesia merupakan aset bangsa yang harus dihargai eksistensinya dalam iklim demokrasi.

“Kalau kami di PKS akan mencoba membangun komunikasi sehingga kita miliki sinergi dan amplifikasi yang baik,” katanya, mengutip CNNIndonesia.

Meski demikian, Mardani mengatakan bila PKS dan elemen masyarakat sipil menjadi pihak penyeimbang pemerintah dari sisi kuantitas memang masih lemah.

Akan tetapi, ia meyakini ada partai-partai yang bisa keluar dari barisan koalisi Jokowi apabila koalisi bertambah gemuk dan tak terkelola dengan baik. Mengingat selain Gerindra, Demokrat dan PAN juga masih berpeluang masuk kabinet Jokowi.

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini