Jadi Oposisi, PKS Bakal Ajak PA 212 dan FPI untuk ‘Lawan’ Jokowi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Merasa ditinggalkan dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencari dukungan untuk melawan pemerintahan Jokowi.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengatakan akan mengajak pelbagai elemen masyarakat seperti Presidium Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) hingga GNPF Ulama untuk menjadi oposisi pemerintahan.

Diketahui, PA 212, GNPF Ulama, dan FPI merupakan salah satu kelompok organisasi Islam yang aktif mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat Pilpres 2019 lalu. Usai pilpres, Prabowo sangat besar kemungkinan merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Selain itu, Mardani mengaku akan mengajak elemen masyarakat sipil lainnya seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) hingga masyarakat sipil seperti Konsorsium Kebijakan Publik.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat sipil yang tumbuh di Indonesia merupakan aset bangsa yang harus dihargai eksistensinya dalam iklim demokrasi.

“Kalau kami di PKS akan mencoba membangun komunikasi sehingga kita miliki sinergi dan amplifikasi yang baik,” katanya, mengutip CNNIndonesia.

Meski demikian, Mardani mengatakan bila PKS dan elemen masyarakat sipil menjadi pihak penyeimbang pemerintah dari sisi kuantitas memang masih lemah.

Akan tetapi, ia meyakini ada partai-partai yang bisa keluar dari barisan koalisi Jokowi apabila koalisi bertambah gemuk dan tak terkelola dengan baik. Mengingat selain Gerindra, Demokrat dan PAN juga masih berpeluang masuk kabinet Jokowi.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini