Gerindra ‘Berambisi’ Jadi Ketua 4 Komisi Sekaligus di DPR, Rakus Ya?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Partai Gerindra di bawah komando Prabowo Subianto berniat menguasai banyak komisi di tubuh DPR RI periode 2019-2024. Gerindra menargetkan dapat menduduki empat kursi ketua Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yakni Komisi I, II, IV, dan VII.

Empat komisi tersebut, menurut Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, sudah sesuai dengan visi dan misi partai, seperti mendorong pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan pemerataan hasil pembangunan bagi warga bangsa Indonesia.

“Visi dan misi Gerindra yaitu pertama pertanian kedaulatan pangan, kedua pertahanan, ketiga energi, keempat air, kelima pemerintahan yg kuat atau di politik,” kata Ahmad Riza di Jakarta, Selasa 8 Oktober 2019.

Sementara menurut Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, hingga kini partainya belum memutuskan susunan personel AKD. Susunan itu baru akan dirampungkan setelah pertemuan dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo.

Ia menyampaikan, Prabowo berkeinginan mengambil komisi di DPR yang berkonsentrasi dan bersentuhan langsung dengan rakyat.

Jadi kita masih hitung dan dikonsultasikan dengan Pak Prabowo, di mana komisi atau AKD yang akan diambil,” ujar Dasco.

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini