KPU Tetapkan 9 Panelis di Debat Ketiga Pilpres 2019, Siapa Saja?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan sembilan nama panelis untuk debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang akan berlangsung 17 Maret mendatang. Sembilan panelis ini akan membuat soal materi debat untuk calon wakil presiden (cawapres).

“Nanti mengundang sembilan panelis dan teman-teman Non-Governmental Organization (NGO), tokoh masyarakat yang bergerak di lima tema itu. Moderator juga kita undang,” kata Ketua KPU, Arief Budiman di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa, 12 Maret 2019.

Ia mengatakan, FGD akan berlangsung sejak Selasa hingga Kamis 14 Maret 2019. Selama merumuskan materi debat, para panelis harus menandatangani pakta integritas tidak membocorkan materi debat.

berikut sembilan nama panelis debat ketiga Pilpres 2019

  1. Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar periode 2018-2022 dan Guru Besar Sosiologi Unhas, Dwia Aries Tina Pulubuhu.
  2. Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Periode 2007-2011, Chairil Effendi.
  3. Rektor Unsyiah Periode 2018-2022, Samsul Rizal.
  4. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi
  5. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Subhilhar.
  6. Sastrawan dan Budayawan, Radhar Panca Dahana.
  7. Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah.
  8. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) Periode 2018-2021 dan Dosen Universitas Airlangga, David S Perdanakusuma.
  9. Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024, Yos Johan Utama.
Berita Terbaru

Kemandirian Pangan dan Energi di Papua Menjadi Pilar Strategis Pembangunan Nasional

Oleh: Markus Yikwa *) Agenda kemandirian pangan dan energi kembali menempati posisi sentral dalam arah kebijakanpembangunan nasional. Pemerintah secara konsisten menegaskan bahwa ketahanan negara tidakhanya diukur dari stabilitas politik dan keamanan, tetapi juga dari kemampuan memenuhikebutuhan dasar rakyat secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Papua ditempatkansebagai salah satu wilayah kunci, baik untuk mewujudkan swasembada pangan maupunmemperkuat fondasi kemandirian energi berbasis sumber daya domestik seperti kelapa sawit. Upaya percepatan swasembada pangan di Papua mencerminkan pendekatan pemerintah yang lebih struktural dan berjangka panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam berbagaikesempatan menekankan bahwa defisit beras di Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengandistribusi antarpulau, melainkan harus dijawab melalui peningkatan kapasitas produksi lokal. Dengan kebutuhan beras tahunan yang jauh melampaui produksi eksisting, pemerintah memilihstrategi pencetakan sawah baru secara masif sebagai solusi konkret. Pendekatan ini menunjukkankeberanian negara untuk menyelesaikan masalah dari hulunya, bukan sekadar menambalkekurangan melalui mekanisme pasar jangka pendek. Kebijakan pencetakan sawah baru di Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh berupa penyediaan benih unggul, pupuk, pendampingan teknologi, hingga pembangunan infrastruktur irigasi dan akses produksi. Sinergiantara pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat utama agar program ini tidak berhentisebagai proyek administratif, melainkan benar-benar mengubah struktur ekonomi lokal. Denganproduksi pangan yang tumbuh di wilayahnya sendiri, Papua tidak hanya mengurangiketergantungan pasokan dari luar, tetapi juga membangun basis ekonomi rakyat yang lebihtangguh. Lebih jauh, visi swasembada pangan yang disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman menempatkan kemandirian tiap pulau sebagai fondasi stabilitas nasional....
- Advertisement -

Baca berita yang ini