MataIndonesia, SORONG — Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu meminta aparat TNI-Polri mengambil tindakan tegas, terukur, dan sesuai hukum terhadap kelompok TPNPB-OPM yang masih melakukan aksi bersenjata serta mengganggu keamanan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya.
Elisa menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memberikan dukungan penuh kepada aparat keamanan dalam menjaga stabilitas daerah dan melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan bersenjata. Menurutnya, keamanan masyarakat harus menjadi kepentingan utama agar aktivitas pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh aparat TNI dan Polri dalam menjaga keamanan masyarakat. Apabila masih ada kelompok bersenjata yang melakukan intimidasi, penyerangan, atau mengancam keselamatan warga, maka aparat harus mengambil tindakan tegas dan terukur sesuai ketentuan hukum,” ujar Elisa Kambu.
Menurut Elisa, pemerintah tidak dapat memberikan ruang terhadap tindakan kekerasan bersenjata yang menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat. Namun, setiap tindakan aparat harus tetap profesional, terukur, serta mengutamakan perlindungan warga sipil.
Dalam arahannya, Elisa juga memberikan peringatan keras kepada seluruh jajaran pemerintahan di Papua Barat Daya agar tidak memberikan dukungan dalam bentuk apa pun terhadap kegiatan kelompok bersenjata TPNPB-OPM.
Larangan tersebut ditujukan kepada Walikota, Bupati, Kepala Dinas, Kepala distrik, Kepala Kampung dan serta seluruh aparatur pemerintahan di wilayah Papua Barat Daya.
“Saya tegaskan, tidak boleh ada pejabat pemerintah maupun ASN yang memberikan bantuan dana, logistik, fasilitas, informasi, kendaraan, makanan, maupun bentuk dukungan lainnya yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan bersenjata. Aparatur pemerintah harus berdiri untuk kepentingan masyarakat dan negara,” tegasnya.
Elisa meminta agar setiap indikasi pemberian dukungan material, pendanaan, logistik ataupun penyalahgunaan kewenangan untuk membantu aktivitas kelompok bersenjata segera dilaporkan dan diperiksa melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Ia juga meminta kepala daerah serta pimpinan organisasi perangkat daerah melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pemerintah agar tidak ada dana negara maupun fasilitas pemerintah yang disalahgunakan untuk kepentingan kelompok bersenjata.
“Kita harus memastikan satu rupiah pun uang negara tidak digunakan untuk mendukung kekerasan. Anggaran pemerintah harus kembali kepada masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, pembangunan kampung dan peningkatan kesejahteraan,” katanya.
Namun demikian, Elisa membedakan dukungan terhadap kelompok bersenjata dengan komunikasi resmi yang dilakukan untuk kepentingan mediasi, penyelamatan warga, penegakan hukum, atau penyelesaian konflik secara damai. Setiap komunikasi semacam itu harus dilakukan secara resmi, transparan, dan dikoordinasikan dengan pemerintah serta aparat terkait.
Menurutnya, pemerintah daerah tetap membuka ruang bagi anggota kelompok bersenjata yang ingin meletakkan senjata dan kembali ke masyarakat melalui mekanisme yang sah.
“Bagi mereka yang ingin kembali kepada keluarga, meninggalkan senjata dan memilih jalan damai, tentu ada ruang untuk itu. Tetapi bagi siapa pun yang tetap menggunakan senjata untuk mengancam masyarakat, negara wajib hadir memberikan perlindungan dan melakukan penegakan hukum,” ujarnya.
Elisa menegaskan bahwa seluruh kepala daerah dan aparatur pemerintahan di Papua Barat Daya harus memiliki sikap yang sama dalam menjaga keamanan daerah. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota, distrik hingga kampung memperkuat koordinasi dengan aparat apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan.
“Papua Barat Daya harus menjadi rumah yang aman bagi seluruh masyarakat. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat harus berdiri bersama menjaga daerah ini. Jangan ada aparatur pemerintah yang justru memberikan ruang atau bantuan kepada aktivitas bersenjata yang membuat rakyat hidup dalam ketakutan,” pungkas Elisa.