 menjadi Desil 9 (kategori mendekati kaya) memicu polemik publik. ){kind=link}
Mata Indonesia, Kulon Progo – Perubahan status kesejahteraan seorang warga Kabupaten Kulon Progo, DIY, secara drastis dari Desil 1 (kategori sangat miskin) menjadi Desil 9 (kategori mendekati kaya) memicu polemik publik.
Anomali data sosial-ekonomi ini tidak sekadar menjadi persoalan administratif, tetapi berdampak langsung terhadap hak pendidikan anak warga bersangkutan yang terancam kehilangan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Sorotan tajam datang dari aktivis sekaligus pemerhati hukum, Noor Misuarie Erbachan, S.H. Ia menegaskan bahwa pihak berwenang tidak boleh menyelesaikan persoalan ini sekadar dengan penjelasan administratif di atas kertas, melainkan harus melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses validasi lapangan.
Menurut Noor, apabila terjadi ketidaksesuaian yang mencolok antara kondisi faktual masyarakat dengan data statistik yang tercatat, pemerintah wajib melacak secara presisi pada tahapan mana kesalahan tersebut terjadi.
“BPS sebagai lembaga yang menghasilkan data statistik harus memastikan proses pendataan dilakukan secara objektif, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau ada masyarakat yang kondisi ekonominya nyata-nyata berbeda dengan hasil pendataan, jangan sampai masyarakat yang menjadi korban,” tegas Noor dikutip Selasa, 25 Agustus 2026.
Pertanyakan Kompetensi dan Metodologi Survei
Noor secara khusus mempertanyakan kompetensi petugas serta mekanisme pelaksanaan survei sosial ekonomi di lapangan. Ia mendesak instansi terkait untuk mengusut tuntas apakah petugas enumerator telah menjalankan seluruh standar operasional prosedur (SOP), metodologi, serta tahapan verifikasi dan validasi (verval) data secara benar.
“Kalau ditemukan kesalahan dalam proses pendataan, harus ada evaluasi. Jangan kemudian masyarakat yang menanggung akibatnya, terutama ketika perubahan data tersebut berpengaruh terhadap akses pendidikan dan program perlindungan sosial,” lanjutnya.
Menanggapi sorotan publik tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kulon Progo menyatakan bahwa seluruh kegiatan statistik dilaksanakan melalui mekanisme serta metodologi resmi yang terukur.
BPS Kulon Progo menjelaskan bahwa dalam pendataan sosial-ekonomi, setiap petugas lapangan dibekali pemahaman konsep, definisi operasional, metodologi pendataan, hingga penggunaan aplikasi khusus guna menjaga akurasi serta kualitas data.
Di sisi lain, BPS Provinsi DIY memberikan klarifikasi terkait dinamika data kesejahteraan tersebut. Pihak BPS DIY menjelaskan bahwa pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat dihimpun dari pelbagai sumber terintegrasi, meliputi data kementerian, data administrasi pemerintah daerah, hingga hasil verifikasi faktual di lapangan.
BPS DIY juga mengakui adanya potensi kekeliruan teknis dalam proses pendataan yang masif, sehingga verifikasi dan pemutakhiran berkala menjadi instrumen yang mutlak diperlukan.
Data Bukan Sekadar Angka, Urgen Lakukan Evaluasi
Adanya pengakuan atas potensi kesalahan tersebut justru dinilai Noor sebagai bukti mendasar perlunya audit independen dan evaluasi total terhadap prosedur pendataan.
Ia mendorong dilakukannya pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh rantai pendataan: mulai dari teknik pengumpulan data, kualifikasi petugas pencatat, mekanisme verifikasi berjenjang, hingga formula penetapan status desil kesejahteraan warga.
“Yang kami persoalkan bukan keberadaan BPS sebagai lembaga statistik. Yang harus dijaga adalah kualitas prosesnya. Kalau ada dugaan ketidakakuratan data, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan mekanisme koreksi yang mudah,” papar Noor.
Noor mengingatkan bahwa data statistik dalam konteks pembangunan bukan sekadar deretan angka atau indikator grafis.
Data tersebut merupakan basis argumentasi teknokratis pemerintah dalam menentukan arah kebijakan publik serta menetapkan target sasaran bantuan sosial.
Sebagaimana diketahui, BPS Kabupaten Kulon Progo secara rutin merilis publikasi statistik kesejahteraan rakyat berbasis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang dijadikan rujukan utama perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
Persoalan lompatan desil ini diharapkan menjadi momentum evaluasi kritis bagi BPS dan pemerintah daerah untuk memperkuat transparansi data. Pemerintah diminta membuka kanal pengaduan dan pemutakhiran data mandiri yang responsif agar masyarakat yang terdampak ketidakakuratan data dapat segera memulihkan hak-hak sosialnya.
“Jangan sampai masyarakat miskin justru tercatat sebagai masyarakat mampu, sementara akibat akhirnya anak-anak mereka kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan. Kalau ada kesalahan, harus segera diperbaiki dan harus ada pertanggungjawaban atas prosesnya,” kata Noor.