News
Updated:

Pemerintah Terus Sempurnakan Program MBG agar Semakin Efektif dan Berikan Manfaat Optimal

Davina G
Davina G
10
10
0
Baca Juga
Davina G
Davina G

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan penerima manfaat, tetapi juga pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, serta efisiensi pelaksanaan program.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa evaluasi program difokuskan pada pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan agar manfaat MBG dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

“Evaluasi juga menyasar kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap kandungan gizi maupun higienitas makanan agar manfaat Program MBG semakin optimal,” ujar Qodari.

Ia menambahkan bahwa pemerintah juga mengarahkan penyempurnaan program untuk memperluas cakupan penerima manfaat, terutama masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memberikan perhatian lebih kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor juga akan terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan semakin efektif dan berkualitas.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang akan terus dijalankan dengan berbagai penyempurnaan agar semakin efisien dan tepat sasaran.

“MBG program unggulan Bapak Presiden, kita enggak bisa hapus. Tapi yang paling kita jalankan adalah membuat itu lebih efisien karena MBG itu juga program yang bagus sebetulnya. Jadi, dengan itu, orang yang susah bisa terbantu. Hanya saja pelaksanaannya banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki,” kata Purbaya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai bagian dari optimalisasi program.

“Tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi, akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran, itu perintah Bapak Presiden,” jelasnya.

Selain efisiensi, Purbaya memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG juga diperkuat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di berbagai daerah untuk mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala sehingga tata kelola program semakin akuntabel.

Berbagai langkah penyempurnaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas Program MBG melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan tata kelola, peningkatan standar layanan, serta efisiensi pelaksanaan. Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh penerima manfaat.

Berita Sebelumnya
Keberlanjutan Program MBG Investasi Jangka Panjang bagi Generasi Indonesia
Berita Selanjutnya
Pemerintah Perluas Jangkauan MBG di Papua Demi Peningkatan Penerima Manfaat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Pemerintah Pastikan Pekerja Terdampak PHK Mendapat Perlindungan dan Pendampingan

Oleh: Dimas AryaputraPemerintah bersama DPR RI terus memperkuat langkah antisipatif dalammenghadapi potensi meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagaisektor industri dengan memastikan setiap pekerja memperoleh perlindungan, pendampingan, dan penyelesaian hak secara optimal. Pembentukan Satuan Tugas(Satgas) Mitigasi PHK menjadi salah satu upaya strategis yang diharapkan mampumempercepat koordinasi lintas lembaga dalam mendeteksi persoalan sejak dini, memetakan akar permasalahan, serta menghadirkan solusi yang tepat agar stabilitas ketenagakerjaan tetap terjaga dan keberlangsungan dunia usaha dapatdipertahankan di tengah dinamika ekonomi global.Komitmen tersebut mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua DPR RI SufmiDasco Ahmad yang menilai sinergi antara DPR dan pemerintah menjadi kuncidalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan secara lebih efektif. Menurutnya, keberadaan Satgas Mitigasi PHK tidak hanya berfungsi sebagai forum koordinasi, tetapi juga menjadi wadah untuk mempercepat respons terhadap berbagaipersoalan yang berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja. Sufmi DascoAhmad menjelaskan bahwa koordinasi rutin antara DPR dan pemerintah akan terusdilakukan sehingga setiap indikasi PHK dapat dipantau, dibahas, dan ditindaklanjuti secara cepat sebelum memberikan dampak yang lebih luas terhadappekerja maupun sektor industri.Dalam upaya memperkuat pelaksanaan tugas tersebut, pemerintah menunjukMenteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua Satgas Mitigasi PHK. Penunjukan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkankoordinasi yang terpusat dan terintegrasi sehingga berbagai persoalanketenagakerjaan dapat ditangani secara komprehensif. Di bawah koordinasi Satgas, pemerintah mulai melakukan pemetaan terhadap kondisi perusahaan di berbagaisektor untuk mengetahui penyebab utama munculnya potensi PHK sekaligusmenyusun langkah mitigasi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing industri.Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses pemetaan dilakukan bersama Desk Ketenagakerjaan Polri agar identifikasi terhadap setiap persoalan dapatberlangsung lebih menyeluruh. Menurutnya, penyebab terjadinya PHK tidak selaludipicu oleh menurunnya permintaan pasar atau melemahnya aktivitas produksi. Dalam sejumlah kasus, terdapat perusahaan yang memiliki kondisi operasionalsehat, tetapi menghadapi persoalan pembiayaan akibat dana yang tersimpan pada lembaga perbankan yang mengalami kendala. Situasi tersebut kemudianberdampak terhadap arus kas perusahaan hingga akhirnya memengaruhikemampuan mempertahankan tenaga kerja. Karena itu, pemerintah memandangsetiap kasus perlu dikaji secara mendalam agar solusi yang diberikan benar-benarmenjawab sumber persoalan yang dihadapi perusahaan.Pendekatan berbasis identifikasi masalah menjadi salah satu strategi utama yang diterapkan Satgas Mitigasi PHK. Pemerintah tidak ingin menerapkan kebijakanyang bersifat umum terhadap seluruh perusahaan karena karakteristik persoalansetiap industri berbeda-beda. Ada perusahaan yang menghadapi penurunanpermintaan pasar, ada yang mengalami kendala pembiayaan, sementara sebagianlainnya menghadapi konflik internal manajemen yang turut memengaruhikeberlangsungan usaha. Dengan memahami akar persoalan secara rinci, pemerintah dapat menentukan langkah penyelesaian yang lebih efektif sehinggarisiko PHK dapat ditekan semaksimal mungkin.Selain berfokus pada upaya pencegahan, pemerintah juga memastikan bahwaperusahaan yang telah melakukan PHK tetap menjadi perhatian Satgas MitigasiPHK. Pendampingan tidak hanya diberikan kepada perusahaan agar dapatmenyelesaikan persoalannya, tetapi juga kepada para pekerja yang terdampaksehingga hak-hak mereka tetap terlindungi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengedepankan penyelamatandunia usaha, melainkan juga menjaga kepastian hukum dan perlindungan bagitenaga kerja sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional.Prasetyo Hadi menilai persoalan PHK harus dilihat secara menyeluruh karenafaktor penyebabnya sangat beragam. Tidak semua kasus berkaitan denganketersediaan bahan baku seperti gas atau batu bara, melainkan dapat pula dipengaruhi dinamika internal perusahaan, termasuk tata kelola manajemenmaupun persoalan lainnya. Oleh sebab itu, pemerintah memilih pendekatankolaboratif dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, DPR, serta aparatpenegak hukum agar proses mitigasi dapat berjalan lebih cepat, objektif, dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.Kebijakan pembentukan Satgas Mitigasi PHK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini