Pembangunan Jalan Era Presiden Prabowo Didorong Jadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Papua

Baca Juga

Mata Indonesia, Jayapura – Pembangunan infrastruktur jalan pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus didorong sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi, termasuk di Provinsi Papua. Melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2025, pemerintah menargetkan peningkatan konektivitas antardaerah guna memperlancar distribusi barang, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi masyarakat hingga ke wilayah terpencil.

Dalam peresmian jalan daerah sepanjang 1.151 kilometer di 37 provinsi pada 23 Juni 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan merupakan fondasi penting bagi pemerataan pembangunan nasional.

“Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri,” ujar Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan bahwa pemerintah bertekad tidak boleh ada daerah yang tertinggal karena keterbatasan akses transportasi.

Di Papua, program tersebut telah menghadirkan lima ruas jalan strategis yang diharapkan memperkuat konektivitas antarwilayah. Kehadiran infrastruktur tersebut dinilai mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi baru melalui distribusi hasil pertanian, perkebunan, dan komoditas lokal ke pusat-pusat perdagangan.

Gubernur Papua, Matius Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Papua. Menurutnya, manfaat jalan mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Atas nama kepala distrik, kepala kampung dan masyarakat di wilayah Provinsi Papua yang terlewati akses Jalan Inpres ini, kami menyampaikan penghargaan yang tulus dan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo. Kini masyarakat sudah dapat menikmati akses jalan tersebut,” kata Matius Fakhiri.

Ia menambahkan bahwa konektivitas merupakan kebutuhan mendasar bagi Papua. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua juga telah mengusulkan pembangunan sejumlah ruas jalan baru agar akses antarwilayah semakin terbuka.

“Kami sudah mengusulkan beberapa ruas jalan baru lagi. Mudah-mudahan tahun depan Bapak Presiden dapat membantu membuka akses tersebut. Kolaborasi yang baik dan saling mendukung dalam pembangunan jalan menjadi kunci untuk membuka konektivitas Papua yang lebih luas,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo melaporkan bahwa capaian program Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 telah mencapai 1.151 kilometer dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun yang tersebar di 37 provinsi.

“Capaian nasional Inpres Jalan Daerah tahun 2025 meliputi 1.151 kilometer pada kurang lebih 37 provinsi, dengan investasi APBN sebesar Rp5,41 triliun,” ujar Dody Hanggodo.

Pemerintah berharap pembangunan jalan yang berkelanjutan di Papua tidak hanya meningkatkan konektivitas, tetapi juga memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, memperlancar arus barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke kawasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sinergi CKG dan Imunisasi Perkuat Perlindungan Kesehatan Anak

Oleh : Arif Nugroho )*Membangun generasi Indonesia yang sehat membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenagakesehatan, sekolah, dan keluarga. Integrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) denganimunisasi bayi dan anak sekolah menjadi langkah strategis yang patut didukung karena mampumemperkuat pencegahan penyakit sejak dini sekaligus meningkatkan efektivitas layanankesehatan bagi masyarakat. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalammenjaga kesehatan anak sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa mulai tahun 2026 KementerianKesehatan akan mengintegrasikan program CKG dengan imunisasi anak sekolah menjadi satulayanan terpadu. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah mencatat adanya penurunancakupan imunisasi pada kelompok usia sekolah selama tahun 2025 akibat pelaksanaan duaprogram yang dilakukan secara terpisah.Menurut Budi Gunadi Sadikin, pelaksanaan CKG dan imunisasi pada waktu yang berbedamenyebabkan penggunaan tenaga kesehatan dan sumber daya di lapangan tidak berjalan optimal. Petugas kesehatan harus membagi perhatian terhadap dua kegiatan besar yang berlangsunghampir bersamaan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target imunisasi di sejumlahdaerah.Integrasi kedua program tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut denganmenghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Melalui satu kunjungan ke sekolah, tenaga kesehatan dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan sekaligus memberikan imunisasikepada siswa sehingga waktu, tenaga, dan biaya operasional dapat dimanfaatkan secara lebihmaksimal.Langkah ini dinilai sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional yang menempatkanaspek promotif dan preventif sebagai prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia tidak hanya mendapatkan pengobatan ketika sakit, tetapi juga memperolehperlindungan sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan imunisasi lengkap.Sebagai bagian dari penguatan program, Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan BulanImunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus mengejar cakupan imunisasi difteridan tetanus. Kedua penyakit tersebut masih menjadi ancaman apabila cakupan imunisasimengalami penurunan sehingga pemerintah menilai perlunya langkah percepatan untuk menjagakekebalan kelompok di masyarakat.Selain itu, pemerintah berharap integrasi program dapat memperkuat edukasi kepada masyarakatmengenai pentingnya imunisasi rutin dan jadwal pelaksanaannya. Edukasi dinilai menjadi faktorpenting mengingat masih terdapat sebagian orang tua yang belum memahami manfaat imunisasimaupun pentingnya melengkapi vaksinasi anak sesuai usia.Pemerintah juga memanfaatkan sejumlah momentum nasional untuk meningkatkan cakupanimunisasi di seluruh Indonesia. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, tercatat sebanyak 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa telah memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi ketika akseslayanan diperluas dan sosialisasi dilakukan secara masif.Momentum berikutnya adalah Hari Anak Nasional pada Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kesehatan menargetkan pemberian imunisasi tambahan kepada 240 ribu anak dan80 ribu orang dewasa. Program serupa juga akan dikaitkan dengan peringatan Hari Ulang TahunKemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Kesehatan Nasional pada November mendatang.Perluasan perlindungan kesehatan masyarakat juga dilakukan melalui penambahan jenis vaksindalam program imunisasi nasional. Saat ini pemerintah telah menyediakan 14 antigen, termasuktiga vaksin baru yaitu PCV, HPV, dan rotavirus. Penambahan tersebut mencerminkan keseriusanpemerintah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi bayi dan anak-anak.Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir di bidang kesehatan semakin memperkuatoptimisme terhadap keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berhasil memperluas layanan CekKesehatan Gratis, meningkatkan distribusi vaksin ke berbagai daerah, serta menjangkau ratusanribu masyarakat melalui berbagai kegiatan imunisasi nasional. Capaian tersebut menjadi fondasipenting bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.Di sisi lain, isu imunisasi juga menjadi perhatian dalam kebijakan Pemerintah KabupatenBanyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikat imunisasi lengkap saatproses Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 untuk jenjang PAUD dan SD. Kebijakantersebut memunculkan diskusi mengenai keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan hakmemperoleh pendidikan.Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly atau Amure menilai langkah tersebut dapatdipahami sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi. Menurut Amure, munculnya kembali kasus campak di sejumlah daerah menjadi pengingatbahwa imunisasi masih memegang peranan penting dalam mencegah penyakit menular yang berbahaya bagi anak-anak.Meski mendukung penguatan program imunisasi, Amure menegaskan bahwa sekolah tidak bolehmenolak calon peserta didik hanya karena belum memiliki imunisasi lengkap. Hak memperolehpendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi sehingga tidak bolehdikurangi oleh persoalan administrasi kesehatan.Menurut Amure, sekolah justru dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas cakupanimunisasi nasional karena memiliki akses langsung kepada peserta didik dan keluarga. Dengankoordinasi yang baik, perlindungan kesehatan anak dapat berjalan beriringan dengan pemenuhanhak pendidikan tanpa harus saling bertentangan.Sinergi antara CKG dan imunisasi bayi serta anak sekolah pada akhirnya menjadi langkahpenting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Dukunganmasyarakat, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilanprogram tersebut. Semakin dini upaya pencegahan penyakit dilakukan, semakin besar pula peluang Indonesia menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.)* Penulis...
- Advertisement -

Baca berita yang ini