AM FUI DIY Soroti Ekonomi Memburuk, Reformasi Jilid II Bisa Jadi Kenyataan

Mata Indonesia, Yogyakarta – Ketua Aliansi Muda Forum Ukhuwah Islamiyah (AM FUI) DIY, Totok Abu Syaddad, memberikan catatan kritis terhadap dinamika politik dan merosotnya kondisi ekonomi nasional belakangan ini.

Dirinya memperingatkan bahwa situasi saat ini mulai menyerupai masa-masa menjelang Reformasi 1998, di mana kesulitan ekonomi dan ketimpangan sosial memicu ketidakpuasan massal.

Menurut Totok, gejolak yang dirasakan masyarakat hari ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang belum tuntas sejak masa pemerintahan sebelumnya. Akibatnya, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara perlahan mulai tergerus.

“Faktor-faktor yang pernah menjadi pemicu Reformasi 1998, seperti kesulitan ekonomi, ketimpangan sosial, dan meningkatnya rasa ketidakadilan, dinilai mulai kembali dirasakan oleh sebagian masyarakat,” ujar Totok saat menyampaikan pandangannya, Rabu 10 Juni 2026.

Sorotan 1,5 Tahun Pemerintahan dan Cengkeraman Oligarki

Meski menilai Presiden Prabowo Subianto masih mengantongi kepercayaan dari sebagian besar rakyat, Totok menggarisbawahi bahwa masyarakat kini menuntut pembuktian nyata.

Memasuki sekitar satu setengah tahun masa pemerintahan berjalan, ketegasan dalam penegakan hukum menjadi ujian utama bagi kabinet saat ini.

“Pemerintah perlu menunjukkan langkah yang lebih tegas dalam menyelesaikan persoalan hukum, termasuk berbagai dugaan kasus korupsi yang menjadi perhatian publik, serta memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Selain masalah hukum, dominasi ekonomi juga tak luput dari sorotan. AM FUI DIY menilai pengaruh kelompok oligarki dan pengusaha besar masih terlalu kuat, sehingga memicu ketimpangan yang kian melebar.

Tekanan hidup masyarakat pun semakin berat akibat melonjaknya harga kebutuhan pokok serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Evaluasi Program MBG dan Tekanan APBN

Di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang mengalami tekanan berat, Totok meminta pemerintah lebih bijak dan cermat dalam menentukan skala prioritas belanja negara. Salah satu yang paling disorot adalah keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Totok mendesak adanya evaluasi total terhadap program tersebut. Pasalnya, selain menyedot anggaran yang sangat besar, implementasi di lapangan masih diwarnai berbagai persoalan krusial.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dievaluasi secara menyeluruh terkait efektivitas pelaksanaan, besarnya kebutuhan anggaran, serta berbagai persoalan yang muncul di lapangan, termasuk dugaan penyimpangan dan kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di sejumlah daerah,” jelas Totok.

Langkah Konkret Menghindari Krisis Sosial

Untuk mengembalikan kepercayaan publik yang mulai goyah, Totok menyarankan sejumlah langkah taktis yang harus segera diambil oleh pemerintah.

Di antaranya adalah penguatan pemberantasan korupsi secara radikal, pemulihan aset negara (asset recovery), menekan kebocoran anggaran, hingga pengelolaan sumber daya alam yang jauh lebih berwujud untuk kemakmuran rakyat kecil.

Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menjaga independensinya sebagai kepala negara tanpa disetir oleh kepentingan kelompok tertentu.

“Pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara dengan tetap berpegang pada konstitusi,” tambahnya.

Di akhir penyataannya, Totok mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan lampu kuning dari sektor ekonomi.

Jika nilai tukar rupiah terus merosot hingga menyentuh angka psikologis baru dan daya beli masyarakat ambruk, gerakan sosial besar berpotensi menjadi kenyataan.

“Apabila kondisi ekonomi terus memburuk, termasuk adanya kekhawatiran terhadap pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp20.000 per dolar Amerika Serikat, serta ketidakpuasan publik semakin meningkat, maka potensi munculnya gelombang gerakan sosial yang disebut sebagian pihak sebagai Reformasi Jilid II dapat semakin terbuka,” ujar dia.