Pemerintah Perluas Program CKG, 14 Juta Anak Disasar pada 2026

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas cakupan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hingga menjangkau 14 juta anak pada tahun 2026.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi promotif dan preventif pemerintah untuk memperkuat perlindungan kesehatan mental anak serta mencegah berbagai risiko gangguan kesehatan jiwa, termasuk bunuh diri pada usia remaja.

Ia menjelaskan bahwa dari tujuh juta anak yang telah mengikuti skrining kesehatan, sekitar 4,4 persen atau 338 ribu anak terdeteksi memiliki gejala kecemasan _(anxiety)._Selain itu, sebanyak 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi.

“Sementara itu, 4,8 persen atau sekitar 363 ribu anak menunjukkan gejala depresi (depression disorder). Ini menunjukkan masalah kesehatan jiwa itu besar sekali,” ujar Menkes Budi.

Menurutnya, persoalan kesehatan mental pada anak tidak dapat dipandang sebagai masalah individu semata. Faktor keluarga menjadi salah satu penyebab utama yang mempengaruhi kondisi psikologis anak, termasuk konflik keluarga maupun pola asuh yang tidak tepat.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperluas skrining kesehatan mental melalui program CKG agar potensi gangguan dapat dideteksi sejak dini. Pemerintah juga mendorong peran tenaga pendidik untuk membantu mengidentifikasi tanda-tanda tekanan psikologis pada siswa.

“Dan kita juga tetap akan membuka layanan bantuan darurat. Jadi kalau mereka mengalami mereka bisa call kita,” katanya.

Dalam mendukung program ini, pemerintah juga memperkuat fasilitas layanan kesehatan mental di tingkat layanan primer. Puskesmas akan dilengkapi dengan tenaga profesional yang mampu melakukan penanganan medis bagi anak yang membutuhkan tindak lanjut perawatan kesehatan jiwa.

“Dan kita juga udah ngomong sama Pak Mendikdasmen (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti) agar di sekolah juga bisa dibantu. Untuk bisa melakukan layanan kesehatan jiwa bagi yang memang anak-anak yang bermasalah,” katanya.

Pemerintah juga mendorong edukasi terkait keterampilan hidup (life skill) serta konsep Pertolongan Pertama pada Luka Psikologis (P3LP) agar anak-anak mampu menghadapi tekanan hidup dengan cara yang sehat.

Melalui perluasan Program Cek Kesehatan Gratis hingga menjangkau 14 juta anak pada 2026, pemerintah berharap upaya deteksi dini dan penanganan kesehatan mental dapat berjalan lebih komprehensif.

Program ini diharapkan mampu membangun sistem perlindungan kesehatan jiwa yang kuat bagi anak-anak Indonesia sekaligus memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan psikologis secara optimal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Menutup Kesenjangan Layanan Kesehatan melalui Koperasi Desa

Oleh: Yandi Arya Adinegara )*Kesenjangan layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masihmenjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kota-kota besar menikmati akses rumah sakit modern, tenaga medis memadai, sertadistribusi obat yang relatif lancar. Di sisi lain, banyak desa masih menghadapiketerbatasan fasilitas kesehatan, minimnya ketersediaan obat, hingga rendahnyaketerjangkauan layanan bagi masyarakat.Dalam konteks inilah, langkah pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan(Kopdes) Merah Putih sebagai simpul layanan kesehatan sekaligus pusat ekonomidesa patut diapresiasi sebagai terobosan strategis dan relevan dengan kebutuhanzaman.Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih tidakhanya dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal, tetapi juga menjadi ujungtombak pelayanan kesehatan masyarakat desa. Setiap koperasi akan dilengkapidengan gerai obat dan klinik kesehatan, sebuah inovasi yang secara langsungmenyasar persoalan klasik: keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan. Pernyataan ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari desainkebijakan yang terintegrasi lintas sektor.Selama ini, salah satu persoalan mendasar adalah masih adanya warga desa yang belum terjangkau oleh program jaminan kesehatan nasional. Kehadiran klinik desaberbasis koperasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan layanankesehatan yang lebih dekat, murah, dan mudah diakses. Ferry Juliantonomenekankan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat desa memperolehjaminan pelayanan kesehatan yang layak, melalui sinergi antara Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan.Langkah kolaboratif ini diperkuat dengan penandatanganan nota kesepahamanantara Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito. Kerja sama tersebut tidak hanya bertujuanmemperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional...
- Advertisement -

Baca berita yang ini