Oleh: Rendy Saputra
Bulan suci Ramadan menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk memastikan berbagai program strategis berjalan optimal di tengah masyarakat. Selain menjadi waktu memperkuat spiritualitas, Ramadan juga dimanfaatkan sebagai periode evaluasi dan pengawasan berbagai program prioritas negara. Salah satu yang kini mendapat perhatian serius adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif nasional yang bertujuan memperbaiki kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif dalam memantau jalannya program tersebut. Ia mendorong para pemimpin daerah untuk turun langsung ke lapangan dan memanfaatkan agenda Safari Ramadan sebagai sarana memeriksa kondisi dapur MBG serta memastikan menu yang disiapkan benar-benar sesuai standar gizi dan ketentuan anggaran. Menurut Nanik Sudaryati Deyang, keterlibatan langsung para bupati dan wali kota akan memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan program, termasuk memastikan kebenaran menu sebelum dipublikasikan melalui sistem laporan.
Nanik Sudaryati Deyang menilai pengawasan langsung jauh lebih efektif dibandingkan hanya memantau laporan di atas kertas. Dengan melihat langsung aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemerintah daerah dapat memastikan kualitas bahan makanan, kebersihan dapur, serta kesiapan tenaga pengelola yang bertugas. Ia menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pemimpin di wilayah masing-masing sehingga keterlibatan aktif mereka sangat dibutuhkan.
Keterlibatan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas. Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan bahwa Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga memberikan legitimasi kepada kepala daerah untuk ikut terlibat aktif dalam pengawasan program MBG. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Dalam Negeri menjadi penghubung utama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Nanik Sudaryati Deyang menekankan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pejabat tingkat atas. Struktur birokrasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan diharapkan ikut mengambil peran. Ia menilai camat dan lurah juga dapat berpartisipasi dalam memantau jalannya dapur MBG di wilayah masing-masing sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih menyeluruh.
Penguatan pengawasan juga diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek teknis, mulai dari komposisi menu hingga standar pembangunan dapur. Nanik Sudaryati Deyang menilai kehadiran kepala daerah di lapangan penting untuk memastikan dapur MBG dibangun sesuai pedoman teknis serta tidak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat sekitar.
Keterlibatan pemerintah daerah juga menjadi penting karena keterbatasan sumber daya manusia di tingkat pusat. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN hanya memiliki sekitar 70 personel yang harus memantau ribuan dapur MBG di seluruh Indonesia. Kondisi tersebut membuat dukungan pemerintah daerah menjadi faktor krusial agar pengawasan program dapat berjalan efektif.
Selain aspek pengawasan operasional, Nanik Sudaryati Deyang juga menyoroti dampak ekonomi dari pelaksanaan program MBG. Ia menegaskan bahwa dapur MBG wajib menggunakan bahan pangan yang berasal dari petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha mikro di daerah setempat. Ketentuan ini tercantum dalam Perpres 115 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi lokal.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayati memastikan distribusi makanan bergizi selama Ramadan tetap menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk para santri di pesantren. Khairul Hidayati menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang kuat secara spiritual sekaligus sehat secara fisik.
Khairul Hidayati menilai kehadiran program MBG di lingkungan pesantren merupakan langkah penting untuk memastikan pemerataan akses gizi bagi masyarakat. Ia juga memberikan apresiasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Semarang Tengaran Klero yang dinilai mampu menjalankan pelayanan gizi sekaligus memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Pada bulan Ramadan, makanan dari program MBG bahkan dimanfaatkan sebagai hidangan berbuka puasa bagi santri dan warga.
Komitmen pemerintah daerah terhadap program MBG juga terlihat melalui berbagai forum evaluasi yang digelar di daerah. Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey, misalnya, membuka rapat evaluasi program MBG yang melibatkan DPRD, kejaksaan, tenaga kesehatan, hingga penyedia pangan. Serfi Kambey menegaskan bahwa evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang layak.
Menurut Serfi Kambey, program MBG merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, memperbaiki status gizi anak, dan mencegah stunting. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program agar setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara baik.
Pada akhirnya, keberhasilan program MBG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan yang kuat, pemanfaatan bahan pangan lokal, serta kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Momentum Ramadan diharapkan menjadi pengingat bahwa upaya meningkatkan kualitas gizi anak merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
*) Pemerhati Kebijakan Gizi dan Pembangunan SDM