Oleh: Rizky Mahendra
Swasembada energi kembali mengemuka sebagai agenda strategis nasional. Di tengah fluktuasi harga energi global, transisi menuju energi berkelanjutan, serta komitmen menekan impor bahan bakar minyak, Indonesia dihadapkan pada satu kenyataan penting: kedaulatan energi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan konsistensi kebijakan hilirisasi energi. Dua hal inilah yang kini menjadi fondasi utama menuju swasembada energi.
Penegasan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengenai pentingnya penguatan kompetensi sumber daya manusia sektor hilir migas patut dibaca sebagai sinyal strategis. SDM tidak lagi diposisikan semata sebagai pelaksana teknis, melainkan sebagai motor penggerak yang menentukan arah dan keberlanjutan kebijakan energi nasional. BPH Migas memandang generasi muda yang unggul secara akademik, adaptif terhadap teknologi, dan memahami kebutuhan riil industri sebagai kunci untuk menjaga kedaulatan energi di tengah perubahan zaman.
Pendekatan ini relevan dengan tantangan yang dihadapi sektor energi saat ini. Transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan, pemeliharaan infrastruktur migas yang menua, hingga disrupsi digital melalui pemanfaatan kecerdasan buatan dan Internet of Things menuntut kompetensi baru. Industri tidak lagi cukup ditopang oleh keahlian operasional semata, tetapi juga oleh kemampuan kepemimpinan, inovasi, serta adaptasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi.
Karena itu, gagasan membangun ekosistem pengembangan SDM secara terintegrasi—melalui kolaborasi regulator, industri, dan akademisi—menjadi krusial. Kurikulum pendidikan vokasi yang disusun berbasis kebutuhan pengawasan dan operasional nyata, dilengkapi pendekatan studi kasus serta keterlibatan praktisi industri, merupakan langkah konkret untuk menjembatani dunia pendidikan dan dunia kerja. Upaya ini menegaskan bahwa swasembada energi tidak lahir secara instan, melainkan melalui investasi jangka panjang pada manusia.
Namun, SDM unggul saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kebijakan energi yang konsisten dan berorientasi kemandirian. Di sinilah program biodiesel berbasis kelapa sawit mengambil peran penting. Selama hampir dua dekade, kebijakan pencampuran bahan bakar nabati dalam solar telah menjadi instrumen utama untuk menekan impor dan menyerap produksi domestik sawit. Dimulai dari B20, kemudian meningkat ke B30, B35, hingga B40, pemerintah kini menargetkan B50 sebagai lompatan besar menuju swasembada energi.
Target tersebut memang ambisius, tetapi bukan tanpa tantangan. Stagnansi produktivitas sawit di sektor hulu dan keterbatasan kapasitas industri biofuel di sektor hilir menjadi kendala nyata. Uji jalan berbagai moda transportasi untuk penerapan B50 pun masih berlangsung, menandakan kehati-hatian pemerintah agar kebijakan ini berjalan aman dan berkelanjutan. Pilihan mempertahankan B40 sambil menunggu hasil uji teknis mencerminkan pendekatan realistis tanpa meninggalkan visi jangka panjang.
Di sisi lain, dilema antara pemenuhan kebutuhan biodiesel dalam negeri dan potensi penurunan ekspor sawit juga tidak bisa diabaikan. Jika pasokan bahan baku dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan domestik tanpa peningkatan produktivitas, penerimaan negara berpotensi tertekan. Karena itu, peningkatan produktivitas sawit menjadi kata kunci. Upaya peremajaan tanaman, pemanfaatan teknologi, hingga penggunaan serangga penyerbuk untuk meningkatkan hasil panen menunjukkan bahwa industri sawit mulai bergerak ke arah intensifikasi yang lebih berkelanjutan, bukan ekspansi lahan.
B50, dalam konteks ini, layak dipandang sebagai pengubah permainan. Ketika impor solar dapat ditekan, devisa dihemat, emisi diturunkan, dan ketahanan energi diperkuat, manfaatnya tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga strategis. Tentu, prasyaratnya adalah tata kelola yang berkelanjutan, insentif yang tepat, serta sinergi multipihak yang konsisten dari hulu hingga hilir.
Pada akhirnya, swasembada energi adalah proyek kebangsaan yang menuntut kesabaran dan konsistensi. Penguatan SDM hilir migas dan keberlanjutan program biodiesel sawit merupakan dua pilar yang saling melengkapi. SDM unggul memastikan kebijakan dan teknologi dijalankan secara efektif, sementara biodiesel menyediakan solusi konkret untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil. Jika keduanya dikelola dalam satu tarikan napas kebijakan jangka panjang, cita-cita swasembada energi bukan sekadar slogan, melainkan keniscayaan yang dapat diwujudkan.
Konsultan Hilirisasi Migas dan Bioenergi