Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah mengintensifkan kebijakan strategis guna menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional menjelang 2026.
Di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global, arah kebijakan ekonomi Indonesia semakin terkoordinasi, terukur, serta berorientasi pada eksekusi, sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap prospek perekonomian nasional.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian menilai 2026 menjadi momentum krusial bagi perekonomian nasional seiring semakin solidnya koordinasi kebijakan fiskal dan pemerintah, yang membuat arah kebijakan ekonomi lebih jelas dan selaras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Koordinasi kebijakan saat ini semakin terukur dan kompak. Ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ujar Fakhrul dalam dialog bersama salah satu stasiun radio swasta di Jakarta.
Fakhrul menilai peran aktif pemerintah menjadi kunci menjaga kepercayaan pasar melalui dukungan bagi sektor swasta dan komitmen berbagi risiko guna mendorong pemulihan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Fakhrul menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 sebesar 5,4–5,6 persen realistis, sejalan dengan kebijakan pemerintah yang semakin responsif, adaptif, dan berfokus pada penguatan ekonomi domestik.
“Dengan kebijakan yang semakin tepat sasaran dan dukungan pemerintah yang kuat, target pertumbuhan tersebut masih sangat mungkin dicapai,” katanya.
Ia menjelaskan skema berbagi risiko pemerintah dan perbankan menjadi instrumen penting mendorong pembiayaan sektor riil, didukung likuiditas perbankan yang memadai serta kebijakan pemerintah agar penyaluran kredit terus meningkat.
“Peran pemerintah dalam memperkuat penjaminan kredit akan membuat perbankan semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan,” jelasnya.
Selain sektor keuangan, percepatan belanja negara sejak awal tahun dinilai strategis untuk menjaga perputaran ekonomi, memperbaiki arus kas pelaku usaha, dan mendorong aktivitas ekonomi.
Pemerintah juga mempercepat pembayaran, khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur, guna menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan swasta.
Fakhrul menegaskan 2026 menjadi fase krusial eksekusi kebijakan ekonomi yang berdampak nyata bagi perekonomian nasional.