Oleh : Teuku Rasya )*
Aceh, provinsi yang kaya budaya dan sejarah, kembali menjadi sorotan dalam upaya menghadapi tantangan alam dan sosial. Awal 2026, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat langkah strategis untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi. Salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi luas dari masyarakat adalah operasi modifikasi cuaca sebagai strategi pengendalian curah hujan ekstrem. Upaya ini bertujuan menekan intensitas hujan agar proses pemulihan berjalan lebih cepat sekaligus melindungi keselamatan warga. Melalui ratusan sortie penyemaian awan menggunakan bahan seperti Natrium Klorida dan kapur tohor, pemerintah berupaya mengatur kondisi cuaca di wilayah rawan bencana, termasuk Aceh dan kawasan sekitarnya.
Masyarakat Aceh menyambut positif langkah modifikasi cuaca yang dipimpin oleh BNPB, bekerja sama dengan BMKG dan pihak terkait lainnya. Bagi warga yang masih dalam proses memulihkan kehidupan pascabencana banjir dan longsor akhir tahun lalu, kebijakan ini dinilai sebagai bentuk respons cepat dan penuh tanggung jawab dari pemerintah. Dampak langsung dari modifikasi cuaca adalah berkurangnya potensi gangguan hujan ekstrem yang dapat menghambat proses distribusi bantuan, evakuasi, serta pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan hingga saat ini, sebanyak 4.280 unit huntara telah memasuki tahap pengerjaan fisik. Di Provinsi Aceh, dukungan berbagai pihak telah menghasilkan serah terima 200 unit hunian kepada warga terdampak di sejumlah lokasi prioritas, BNPB juga mengintensifkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) guna mengendalikan potensi cuaca ekstrem yang dapat menghambat proses pemulihan.
Hingga pertengahan Januari 2026, progres pembangunan huntara terus meningkat, sementara intensifikasi operasi modifikasi cuaca (OMC) telah mencapai lebih dari seribu sortie yang tersebar di wilayah Sumatera termasuk Aceh. Hal ini mencerminkan sinergi lintas lembaga yang kuat dalam upaya memastikan pemulihan pascabanjir berjalan secara komprehensif.
Dalam suasana masyarakat yang bersemangat membangun kembali wilayahnya, kekinian muncul pula komitmen kuat warga Aceh untuk menjaga stabilitas dan persatuan. Seiring dengan semangat pemulihan itu, warga secara tegas menolak segala bentuk eksistensi kelompok separatis yang mencoba mengusik ketentraman dan proses rehabilitasi. Pernyataan ini muncul di tengah momentum pemulihan, di mana masyarakat mengedepankan semangat persatuan dan menolak simbol atau kelompok separatis yang pernah menjadi bagian dari konflik masa lalu. Komunitas masyarakat menyadari bahwa upaya menjaga persatuan bangsa merupakan bagian tak terpisahkan dari proses membangun kembali kehidupan yang lebih baik di Aceh.
Aceh pernah mengalami konflik panjang dengan kelompok separatis bersenjata seperti Gerakan Aceh Merdeka hingga tercapainya Perjanjian Damai Helsinki pada 2005. Sejak itu, dinamika politik Aceh bergerak ke arah yang lebih konstruktif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski sesekali simbol dan narasi separatis masih muncul di ruang publik, pemerintah dan masyarakat menanggapinya dengan sikap waspada dan penolakan tegas. Bagi warga Aceh, menjaga perdamaian dan mendorong pembangunan dinilai jauh lebih penting daripada menghidupkan kembali ideologi lama yang berpotensi memecah belah persatuan.
Dukungan warga Aceh terhadap kebijakan modifikasi cuaca serta penolakan terhadap kebangkitan simbol separatis berangkat dari kesadaran bersama akan pentingnya stabilitas dan kemajuan. Masyarakat menilai fokus utama saat ini adalah pemulihan pascabencana, mulai dari rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi, hingga pemberdayaan komunitas. Pemerintah daerah pun aktif melibatkan warga dalam kegiatan relawan, pembangunan, serta penguatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Operasi modifikasi cuaca yang dinilai efektif mendapat dukungan luas karena dipahami sebagai bagian penting dari mitigasi bencana di wilayah rawan hujan ekstrem seperti Aceh. Dukungan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sekaligus memperlihatkan kuatnya semangat gotong royong. Warga berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat mampu mendorong Aceh bangkit lebih kuat dengan ketahanan sosial dan ekonomi yang semakin solid.
Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional, Selamat Ginting mengatakan sinergi antara aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan agar Aceh tetap aman, damai, serta fokus pada agenda pemulihan dan pembangunan ke depan. Fokus utama kita saat ini adalah pemulihan dan membantu korban agar dapat bangkit kembali. Persatuan adalah kekuatan Aceh
Lebih jauh lagi, sikap warga Aceh yang menolak eksistensi kelompok separatis di tengah pemulihan bencana menandakan kedewasaan politik dan sosial masyarakat setempat. Alih-alih terpecah oleh isu-isu yang tidak relevan dengan kesejahteraan mereka, masyarakat memilih fokus pada aspek-aspek yang membawa kemajuan dan keamanan. Hal ini menggarisbawahi bahwa Aceh saat ini tidak hanya bangkit secara fisik pascabencana, tetapi juga semakin kuat dari segi persatuan dan integritas nasional.
Seiring berjalannya waktu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat di Aceh diyakini akan terus berkembang. Kebijakan modifikasi cuaca yang didukung penuh oleh warga, serta penolakan terhadap upaya separatis yang merugikan, menjadi gambaran nyata bagaimana semangat kebangsaan dan kerja sama bisa menjadi fondasi kuat dalam menghadapi masa depan. Aceh tidak hanya pulih dari bencana alam, tetapi juga tumbuh sebagai simbol ketahanan masyarakat yang bersatu, resilien, dan penuh harapan.
)* Pengamat kebijakan Publik