Oleh: Alifia Sukma )*
Pemerintah menegaskan komitmennya membangun Aceh secara menyeluruh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui percepatan pemulihan pascabencana, penguatan layanan dasar, serta penjagaan stabilitas sosial dan politik. Pendekatan ini mencerminkan kehadiran negara yang utuh, tidak hanya pada fase tanggap darurat, tetapi juga dalam memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat Aceh di masa depan.
Pemulihan pascabencana dipandang sebagai bagian dari agenda nasional untuk memperkuat persatuan dan keadilan pembangunan antardaerah. Pemerintah menilai bahwa kebijakan nyata, pelayanan publik yang kembali berjalan, serta infrastruktur yang pulih menjadi pesan kuat bahwa Aceh tidak dibiarkan menghadapi bencana sendirian. Dalam konteks ini, pemulihan fisik dan stabilitas sosial ditempatkan sebagai dua aspek yang saling berkaitan.
Salah satu fokus utama pemulihan adalah sektor kelistrikan yang menjadi penopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. PT PLN bergerak cepat memulihkan jaringan distribusi listrik di wilayah terdampak, terutama di desa-desa yang masih mengalami pemadaman akibat kerusakan infrastruktur. Dari lebih dari 6.500 desa di Aceh, sebanyak 176 desa ditetapkan sebagai prioritas percepatan karena terdampak langsung bencana dan berada di wilayah dengan akses sulit.
Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Timur membutuhkan upaya ekstra mengingat kondisi geografis yang berat serta kerusakan jalan yang menghambat mobilisasi peralatan. Pemerintah menilai tantangan tersebut tidak boleh menjadi alasan tertundanya pemulihan layanan dasar bagi masyarakat.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemulihan kelistrikan dijalankan sebagai bagian dari mandat negara untuk memastikan seluruh warga kembali mendapatkan layanan dasar. Dalam pandangannya, negara harus hadir hingga ke wilayah terjauh, sehingga hambatan akses dan kondisi medan tidak boleh mengurangi kecepatan pemulihan.
Untuk itu, PLN mengerahkan personel dan peralatan dengan dukungan lintas sektor, termasuk TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Koordinasi tersebut difokuskan pada pembukaan jalur distribusi, pengamanan petugas di lapangan, serta percepatan pengiriman material kelistrikan ke lokasi-lokasi terpencil agar pemulihan berjalan merata.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga terus diperkuat. Gubernur Aceh Muzakir Manaf bersama Wakil Gubernur Fadhlullah mendampingi Presiden Republik Indonesia dalam peninjauan langsung hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Kehadiran Presiden dan jajaran kabinet di lapangan dipandang sebagai bentuk komitmen nyata negara dalam memastikan penanganan korban berjalan sesuai rencana.
Muzakir Manaf menekankan bahwa Pemerintah Aceh terus menjaga koordinasi intensif dengan pemerintah pusat dalam seluruh tahapan penanganan bencana. Menurutnya, pemulihan tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Peninjauan langsung ke lokasi pengungsian dinilai penting untuk memastikan kebijakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Di tengah upaya pemulihan tersebut, pemerintah juga memberi perhatian serius pada aspek stabilitas dan persatuan. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilai bahwa munculnya kembali simbol-simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di ruang publik tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah konflik Aceh. Ia berpandangan bahwa simbol tersebut membawa muatan ideologis yang kuat dan tidak dapat dinormalisasi sebagai ekspresi budaya semata.
Ali juga menilai bahwa bentuk separatisme saat ini tidak selalu muncul dalam wujud kekerasan fisik, melainkan berkembang melalui narasi simbolik dan emosional, terutama di ruang digital. Media sosial dipandang sebagai arena baru bagi provokasi yang berpotensi memanfaatkan situasi duka pascabencana untuk membangun sentimen anti-negara. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dinilai berisiko memicu gesekan sosial dan mengganggu proses pemulihan.
Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan pemerintah yang memilih fokus pada pembangunan konkret dan kesejahteraan masyarakat sebagai cara paling efektif menjaga perdamaian. Percepatan pemulihan listrik, pembangunan hunian sementara, serta normalisasi layanan publik diposisikan sebagai langkah strategis untuk menutup ruang ketidakpuasan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Penolakan terhadap simbol separatisme juga disuarakan langsung oleh masyarakat terdampak. Para korban bencana menyatakan keinginan agar semua pihak fokus pada penanganan kemanusiaan dan penyaluran bantuan. Seorang korban banjir di Bireuen, Muhammad, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa kehadiran simbol GAM dapat menggeser isu bencana ke ranah politik, sementara para pengungsi masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar di tenda-tenda pengungsian.
Sikap serupa ditegaskan oleh Panglima TNI Agus Subiyanto, yang meminta agar tidak ada pihak-pihak melakukan provokasi. Ia menilai provokasi di tengah masa pemulihan berpotensi mengganggu stabilitas keamanan, tidak hanya di Aceh tetapi juga di wilayah lain yang terdampak bencana seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pemerintah memahami bahwa membangun Aceh tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kepercayaan dan rasa aman masyarakat. Karena itu, kolaborasi lintas sektor terus diperkuat, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, BUMN, aparat keamanan, hingga masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan komitmen bahwa pemulihan Aceh dilakukan secara inklusif dan berkelanjutan dalam bingkai NKRI.
Melalui langkah-langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa Aceh adalah bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Pembangunan, pemulihan, dan penjagaan stabilitas dijalankan secara simultan agar Aceh dapat bangkit lebih kuat, tanpa memberi ruang bagi kembalinya konflik dan perpecahan.
)* Penulis adalah seorang Pengamat Politik Dalam Negeri