Danantara Gas Pol Proyek Hilirisasi dan Peremajaan Armada untuk Dongkrak Kinerja BUMN

Baca Juga

Oleh: Wahyu Gunawan

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara atau Danantara terus memperlihatkan peran strategisnya dalam mendorong penguatan kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Melalui kombinasi proyek hilirisasi bernilai tambah dan pembenahan aset transportasi nasional, Danantara menempatkan investasi sebagai instrumen pembangunan yang menyentuh sektor energi, industri, hingga layanan publik.

Salah satu langkah konkret diwujudkan lewat realisasi proyek pembangunan pabrik bioetanol di Banyuwangi, Jawa Timur. Proyek ini memasuki tahap peletakan batu pertama pada Januari 2026 dan diproyeksikan menjadi pengungkit baru bagi pengembangan energi terbarukan nasional. Fasilitas tersebut berdiri di kawasan Pabrik Gula (PG) Glenmore dengan nilai investasi sekitar USD 40 juta atau setara Rp 600 miliar.

Pabrik bioetanol ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara Pertamina New & Renewable Energy dan PT Sinergi Gula Nusantara, anak usaha PTPN III (Persero) Holding Perkebunan. Sinergi lintas BUMN tersebut dinilai mencerminkan pendekatan baru Danantara dalam mengonsolidasikan kekuatan aset negara agar menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat lingkungan secara bersamaan.

Kapasitas produksi pabrik dirancang mencapai 30.000 kiloliter per tahun atau sekitar 100 kiloliter per hari. Bioetanol dengan tingkat kemurnian 99,5 persen ini diproyeksikan untuk mendukung kebutuhan fuel grade bioetanol yang akan dicampurkan dalam bahan bakar ramah lingkungan, termasuk produk seperti Pertamax Green 95. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya menyasar aspek bisnis, tetapi juga agenda transisi energi.

CEO BPI Danantara Rosan Roeslani menilai proyek bioetanol Banyuwangi sebagai bagian dari portofolio 18 proyek hilirisasi yang mulai direalisasikan tahun ini. Ia menekankan bahwa investasi tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan lingkungan sekaligus menopang infrastruktur dasar energi nasional, sehingga manfaatnya bersifat jangka panjang.

Dari sisi dampak ekonomi, proyek ini diperkirakan menyerap sekitar 3.500 hingga 4.500 tenaga kerja selama masa konstruksi, serta ratusan pekerja tetap ketika pabrik beroperasi penuh. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional juga diproyeksikan signifikan, dengan estimasi mencapai Rp 1,6 triliun per tahun selama periode pembangunan.

Pemilihan PG Glenmore sebagai lokasi pabrik disebut didasarkan pada keunggulan fasilitas tersebut yang tergolong sebagai salah satu pabrik gula paling modern di Indonesia. Pabrik bioetanol akan dibangun bersebelahan dengan area penggilingan gula, sehingga distribusi tetes tebu sebagai bahan baku utama dapat dilakukan secara langsung dan efisien. Skema ini dinilai mampu menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan produktivitas.

Direktur Utama SGN Mahmudi menjelaskan bahwa fasilitas di Banyuwangi akan menjadi pabrik bioetanol kedua di lingkungan PTPN Group, setelah proyek berskala besar di Bojonegoro. Dengan tambahan kapasitas ini, PTPN Group diharapkan semakin berperan dalam rantai pasok energi terbarukan nasional.

Sementara itu, Pertamina NRE memandang proyek Banyuwangi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memenuhi permintaan biofuel yang diperkirakan menembus 51 juta liter pada 2034. Pembangunan pabrik mencakup penerapan teknologi distilasi dan dehidrasi mutakhir, infrastruktur penyimpanan logistik, serta sistem integrasi fasilitas yang ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2026.

Di luar sektor energi, peran strategis Danantara juga mengemuka dalam agenda peremajaan dan penambahan armada transportasi laut nasional. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BP BUMN dan Danantara terkait kondisi armada kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah mendorong agar dilakukan penambahan armada sekaligus peremajaan kapal-kapal yang dinilai sudah menua. Langkah ini dianggap krusial untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi laut, terutama bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia yang sangat bergantung pada kapal penumpang sebagai moda utama.

Menhub menilai keterbatasan armada sering kali tidak sebanding dengan lonjakan permintaan penumpang pada periode tertentu. Kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan sosial hingga keamanan jika tidak diantisipasi dengan baik. Menurutnya, peremajaan dan penambahan kapal menjadi solusi struktural agar Pelni dapat memberikan layanan yang lebih andal dan manusiawi.

Ia juga menyoroti pola perjalanan masyarakat yang kerap tidak terencana, sementara jadwal singgah kapal Pelni di pelabuhan bersifat periodik. Ketidakseimbangan ini memicu ledakan penumpang pada waktu tertentu dan menempatkan operator dalam posisi serba salah. Karena itu, dukungan investasi melalui Danantara dipandang penting untuk memperkuat kapasitas angkutan laut nasional.

Melalui kombinasi proyek hilirisasi energi dan penguatan armada transportasi, Danantara menunjukkan perannya sebagai katalis strategis dalam transformasi BUMN. Pendekatan ini menegaskan bahwa investasi negara tidak semata mengejar imbal hasil finansial, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat ketahanan energi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Rangkaian langkah yang ditempuh Danantara melalui pengembangan bioetanol dan dukungan peremajaan armada laut mencerminkan arah baru pengelolaan investasi negara yang lebih terintegrasi. Investasi tidak lagi diposisikan semata sebagai penggerak laba korporasi, tetapi sebagai alat untuk memperbaiki struktur industri, memperkuat layanan publik, dan menjawab tantangan pembangunan jangka panjang. Dengan pendekatan tersebut, Danantara dinilai mampu menjadi jembatan antara kepentingan bisnis BUMN dan kebutuhan strategis nasional, mulai dari transisi energi hingga pemerataan konektivitas antardaerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Peneliti Ekonomi dan Pembangunan – Forum Ekonomi Sejahtera Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini