Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Papua kembali menjadi perhatian nasional. Bukan karena konflik atau gejolak, melainkan karena konsistensi berbagai elemen bangsa dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Di tengah meningkatnya mobilitas warga, aktivitas ibadah, serta dinamika sosial akhir tahun, Papua menunjukkan wajah yang semakin dewasa dalam merawat kedamaian. Kondusivitas ini tidak lahir secara instan, tetapi merupakan hasil kerja kolektif antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas.
Perwakilan Gereja Kehilat Mesianik Indonesia, Pdt. Benny Karubaba menyampaikan apresiasi atas program-program pemerintah yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga toleransi dan kedamaian menjelang Nataru. Doa dan seruan moral dari tokoh agama menjadi fondasi spiritual yang memperkuat upaya negara menjaga Papua tetap aman dan sejuk.
Wakapolri, Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua saat ini berada dalam situasi yang sangat kondusif karena ditopang kolaborasi lintas elemen. Keterlibatan komunitas ojek, satpam, nelayan, petani, organisasi komunikasi masyarakat, UMKM, hingga relawan sosial menunjukkan bahwa keamanan bukan semata tanggung jawab aparat, melainkan hasil gotong royong seluruh warga. Model pengamanan partisipatif ini menjadi kekuatan khas Papua yang patut diapresiasi dan dijaga secara berkelanjutan.
Optimisme serupa juga ditunjukkan menjelang puncak perayaan Nataru. Kesiapan aparat dalam menghadapi berbagai kemungkinan kontinjensi menandakan negara hadir dengan pendekatan profesional dan terukur. Namun, yang lebih penting adalah pesan moral yang disampaikan, bahwa keamanan ideal tercipta ketika kesiapsiagaan aparat berjalan beriringan dengan kesadaran masyarakat. Pendekatan ini memperkuat rasa aman tanpa menciptakan ketegangan, sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah di bidang keamanan.
Di Papua Barat, penguatan sinergi juga diwujudkan melalui pendekatan humanis. Kapolda Papua Barat, Irjen Po. Johnny Eddizon Isir menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga harkamtibmas. Tatap muka antara Polda Papua Barat dan Ormas se-Papua Barat bukan sekadar agenda seremonial, tetapi ruang konsolidasi sosial untuk memperkuat persatuan menjelang Nataru. Apresiasi terhadap kontribusi Ormas menunjukkan pengakuan negara terhadap kekuatan masyarakat sipil dalam menjaga stabilitas wilayah.
Sikap terbuka Polri yang disertai pengakuan terhadap perlunya evaluasi internal juga memperkuat legitimasi institusi di mata publik. Komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan dan mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan mencerminkan semangat reformasi berkelanjutan. Dalam konteks Papua, pendekatan ini sangat relevan karena menempatkan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, dalam pembangunan keamanan.
Di Papua Tengah, Pemerintah Kabupaten Mimika mengambil langkah strategis dengan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hoaks. Bupati Mimika, Johannes Rettob menekankan bahwa informasi palsu berpotensi menciptakan keresahan dan merusak situasi kondusif yang telah dibangun. Imbauan ini menjadi krusial di era digital, ketika media sosial kerap menjadi ruang subur penyebaran disinformasi. Sikap tegas pemerintah daerah, didukung aparat kepolisian, menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi ruang publik dari narasi yang memecah belah.
Upaya menjaga stabilitas juga mendapat dukungan kuat dari unsur legislatif dan tokoh masyarakat. Ajakan Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau untuk menghentikan konflik dan menjaga Mimika sebagai tanah damai menegaskan bahwa penyelesaian masalah harus mengedepankan hukum, dialog, dan nilai persaudaraan. Pesan ini sejalan dengan semangat Natal yang menjunjung perdamaian dan kasih, sekaligus memperkuat optimisme menyongsong tahun baru.
Dukungan masyarakat sipil semakin nyata melalui deklarasi damai yang digelar di Manokwari. Ketua DPD Gerakan Cinta Indonesia (GERCIN) Papua Barat, Napoleon Fakdawer menegaskan bahwa keberhasilan pengamanan Nataru tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada kedisiplinan dan partisipasi aktif masyarakat. Seruan untuk menghindari miras, petasan, dan tindakan anarkis mencerminkan kedewasaan sosial yang semakin tumbuh. Deklarasi damai menjadi simbol kesadaran kolektif bahwa keamanan adalah kebutuhan bersama.
Dari perspektif adat, pesan damai juga digaungkan secara konsisten. Ketua Dewan Adat Papua Daerah Teluk Wondama, Adrian Worengga mengajak masyarakat adat menjaga ketertiban menjelang Hari HAM Internasional, Natal, dan Tahun Baru. Penekanan pada nilai kemanusiaan, persaudaraan, dan martabat manusia memperlihatkan bahwa adat dan negara berjalan searah dalam menjaga stabilitas sosial. Papua ditampilkan sebagai tanah peradaban yang menjunjung tinggi toleransi dan kebersamaan.
Hal serupa disampaikan Tokoh Adat Sentani, Seppy Ibo, yang mengingatkan pentingnya keterlibatan adat dalam penyelesaian persoalan sosial. Kolaborasi antara aparat dan struktur adat menjadi kunci menjaga harmoni, khususnya di wilayah dengan kearifan lokal yang kuat. Seruan menjaga kamtibmas juga diperkuat oleh tokoh adat dan pemuda Sentani sebagai bentuk tanggung jawab moral menyambut Natal dengan sukacita.
Sinergi aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat akar rumput membentuk jejaring kewaspadaan dan kepedulian sosial yang kokoh. Inilah Papua tanah damai yang dirawat bersama melalui dialog, kepercayaan, dan gotong royong. Dengan kekuatan kolaborasi elemen bangsa ini, Papua tidak hanya siap menyambut Nataru secara aman dan tertib, tetapi juga menghadirkan pesan optimisme bahwa stabilitas dan kedamaian dapat terwujud ketika seluruh komponen bangsa berjalan seirama menjaga rumah bersama.
)* Penulis merupakan pengamat pembangunan dan sosial di Papua