Mata Indonesia, Jakarta — Sejumlah temuan penting dari survei Adidaya Institute hingga rangkaian apresiasi publik terhadap berbagai kebijakan nasional kembali menegaskan kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei terbaru yang dirilis lembaga tersebut menyoroti tiga aspek utama kebersihan dari korupsi, komitmen antikolusi, serta tingginya ruang kebebasan berpendapat.
Managing Director Public Policy and Politics Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, mengungkap bahwa publik menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap pemerintahan saat ini.
“Publik percaya bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran ini punya komitmen untuk bersih dari korupsi dan tidak melakukan korupsi. Sebanyak 78,5 persen responden menyatakan keyakinannya bahwa Prabowo-Gibran bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Ia menambahkan, temuan serupa muncul pada aspek kolusi.
“Sebanyak 72,2 persen responden juga percaya rezim Prabowo-Gibran bersih dari praktek kolusi. Ini linier dengan temuan soal bersih dari korupsi tadi,” kata Fadhli.
Sementara itu, analis politik Arif Nurul Imam menyoroti meningkatnya ruang kebebasan sipil.
“Dalam survei ini terdapat 76,5 persen kebebasan berpendapat di bawah Presiden Prabowo-Gibran masih tinggi,” katanya.
Arif juga menyebut stabilitas politik dan kepemimpinan nasional terjaga.
“Kepemimpinan Prabowo–Gibran masih cukup tinggi. Stabilitas Prabowo masih tinggi sekitar 73,1 persen,” ucapnya.
Pada aspek penegakan hukum, Arif memberi catatan positif.
“Terkait penegakan hukum, dari timah, kebun sawit kemudian tambang illegal. Ini adalah keberanian Prabowo,” tegasnya.
Ia menutup dengan menilai fokus pemerintah pada penguatan SDM sebagai langkah strategis untuk masa depan.
Survei Adidaya Institute dilakukan pada 27 Oktober–3 November 2025 di 19 provinsi, melibatkan 1.240 responden dengan margin of error 2,78 persen.
Apresiasi juga datang dari analis kebijakan publik Nasky Putra Tandjung, yang mendukung kebijakan Presiden menghapus utang KUR untuk petani Aceh dan Sumatra yang terdampak bencana.
“Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan, tidak ada negara… Menghapus utang KUR petani bukan semata keputusan administratif, melainkan rasa empati, solidaritas nasional, dan komitmen moral negara,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya pemulihan sektor pertanian pascabencana.
“Sawah harus diperbaiki, irigasi harus dibangun kembali, dan petani harus didampingi agar tidak kehilangan harapan untuk bangkit,” kata Nasky.
Keputusan Presiden yang menyebut situasi sebagai force majeure dinilai menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat, sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi lokal.
Di sisi lain, prospek ekonomi nasional 2026 juga menunjukkan optimisme kuat. Chief Economist BSI, Banjaran Surya Indrastomo, menjelaskan bahwa outlook tahun depan ditopang delapan pilar utama, mulai dari normalisasi perdagangan global hingga agenda hilirisasi.
“Kombinasi delapan faktor ini membuat Indonesia masuk ke 2026 dengan fondasi yang relatif kuat,” ujarnya.
Hilirisasi, ekspansi investasi, pertumbuhan konsumsi, serta penguatan program prioritas seperti MBG, pendidikan, kesehatan, hingga dukungan untuk UMKM diproyeksikan menjadi motor ekonomi tahun depan.
Dengan rangkaian temuan dan apresiasi tersebut, gelombang optimisme publik terhadap arah pemerintahan Prabowo–Gibran semakin menguat menuju 2026.