Oleh: Pradita Tyasmara )*
Pemerintah terus mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk mempercepat tanggap darurat bencana banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumatra. Situasi yang menuntut respons cepat mendorong pemerintah pusat dan daerah bekerja tanpa jeda. Koordinasi antarlembaga menjadi landasan utama agar upaya penanganan berjalan serempak dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dalam waktu sesingkat mungkin.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno meninjau langsung sejumlah titik terdampak. Ia melakukan pemantauan udara dan turun ke lapangan di Tapanuli Tengah, Sibolga, serta Tapanuli Selatan. Kehadirannya menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh proses penanganan berjalan sesuai arahan Presiden yang menekankan percepatan pemulihan akses dan penyaluran bantuan.
Setelah meninjau kondisi dari udara, Menko PMK menegaskan perlunya pemulihan akses darat secara cepat. Ia menilai bahwa jalur distribusi tidak boleh bergantung pada satu moda saja. Menurutnya, bantuan perlu didorong melalui darat, udara, dan laut untuk memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal. Pendekatan multi-jalur ini dianggap penting karena kondisi geografis yang rusak parah membuat beberapa daerah tidak bisa dijangkau dengan cara biasa.
Ia juga memaparkan bahwa banyak pekerjaan mendesak yang harus dilakukan. Pemerintah menilai pembersihan material longsor, penataan kembali ruang yang tertimbun tanah, serta penambahan fasilitas pengungsian merupakan kebutuhan mendesak. Layanan dasar seperti listrik, air bersih, dan bahan bakar juga menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat di titik pengungsian tetap berjalan dengan layak.
Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa penataan ruang tidak dapat diabaikan. Material longsor yang menumpuk di permukiman harus dipindahkan secara terukur agar tidak menimbulkan masalah baru. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan arah pembuangan dan aliran sungai yang berubah akibat bencana, terutama karena perubahan kontur tanah berpengaruh pada tata wilayah jangka panjang.
Pada malam hari, Menko PMK kembali menyampaikan laporan di posko nasional yang berada di Bandara Silangit. Ia menegaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan pengerahan kekuatan nasional untuk mempercepat proses tanggap darurat. Ia menjelaskan bahwa seluruh kementerian, lembaga, aparat keamanan, dan jajaran pemerintah daerah telah bekerja di lapangan untuk mendampingi masyarakat terdampak.
Menurutnya, kehadiran pejabat pusat seperti Kapolri, Kepala BNPB, Pangdam, dan Kapolda memperlihatkan komitmen negara dalam penanganan bencana. Ia menyampaikan bahwa seluruh instansi bekerja keras dengan tujuan yang sama, yaitu memastikan keselamatan masyarakat dan mempercepat normalisasi wilayah terdampak.
Ia menuturkan bahwa meski fokus utama berada pada tanggap darurat, pemerintah tetap menyiapkan rancangan rehabilitasi dan rekonstruksi. Perencanaan dilakukan agar transisi dari masa darurat menuju pemulihan dapat berjalan mulus. Pemerintah ingin menyediakan hunian sementara, hunian tetap, serta memulihkan infrastruktur publik yang rusak.
Ia berharap tahap tanggap darurat dapat selesai dalam waktu singkat. Pemerintah ingin percepatan dilakukan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas. Pemulihan sosial dan ekonomi dinilai sangat penting karena banyak warga kehilangan pekerjaan sementara akibat akses terputus dan layanan publik terganggu.
Menko PMK mengingatkan bahwa bencana ini merupakan bagian dari dampak Siklon Tropis Senyar. Ia memandang peristiwa ini sebagai pengingat tentang perlunya kesiapsiagaan nasional yang lebih kuat. Ia meminta masyarakat memahami tantangan besar yang dihadapi tim di lapangan, terutama dalam pengerahan alat berat yang tidak mudah dilakukan di tengah kerusakan infrastruktur.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap berusaha maksimal. Segala keterbatasan di lapangan tidak mengurangi komitmen negara untuk mengatasi hambatan satu per satu demi keselamatan masyarakat.
Dari Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan duka mendalam atas bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah bergerak cepat sejak hari pertama agar prosedur tanggap darurat berjalan optimal.
Ia menyampaikan bahwa Presiden telah mengarahkan seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk membantu proses evakuasi dan penyaluran bantuan. Menurutnya, Presiden berada langsung di lokasi bencana untuk memastikan setiap langkah penanganan sesuai kondisi lapangan. Pemerintah juga menegaskan kesiapan untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Airlangga menilai percepatan pemulihan sangat penting agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat bangkit kembali. Ia melihat bahwa pemulihan infrastruktur, fasilitas publik, dan alur distribusi logistik akan menjadi faktor penentu kecepatan pemulihan.
Sementara itu di Sumatra Barat, Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi lokasi pengungsian di Kabupaten Agam. Ia meminta seluruh unsur pemerintah memastikan layanan terbaik bagi kelompok rentan. Menurutnya, para lansia, balita, anak-anak, dan ibu hamil harus menjadi prioritas dalam penanganan darurat.
Ia menilai penyediaan tenda yang layak, makanan, dan air bersih merupakan kebutuhan mendesak yang tidak boleh diabaikan. Ia menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu merasa sendiri karena pemerintah akan terus mendampingi hingga keadaan kembali pulih.
Gibran menjelaskan bahwa percepatan distribusi logistik sudah diperintahkan oleh Presiden. Upaya ini mencakup jalur darat, udara, dan laut agar tidak ada wilayah yang terputus. Ia juga menyebut bahwa perbaikan komunikasi, jembatan, dan akses jalan akan dilakukan secepat mungkin agar bantuan mengalir tanpa hambatan.
Seluruh langkah yang diambil pemerintah menunjukkan keseriusan negara dalam melindungi masyarakat. TNI, Polri, BNPB, pemerintah daerah, dan relawan bergerak dalam satu komando untuk mempercepat penanganan. Pengerahan kekuatan nasional menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir penuh bagi masyarakat Sumatra dalam menghadapi masa sulit ini.