Program Cek Kesehatan Gratis Dorong Budaya Hidup Sehat Nasional

Baca Juga

MataIndonesia, Jakarta — Pemerintah terus memperluas jangkauan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai bagian dari upaya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Kementerian Kesehatan menargetkan cakupan layanan CKG mampu mencapai 50 juta orang dalam sepekan, menyusul meningkatnya partisipasi publik di berbagai daerah.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi menjelaskan bahwa hingga Selasa, sebanyak 46 juta masyarakat telah mengikuti program tersebut di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. “Masih sama, pemeriksaannya meliputi gigi, gizi, hingga indeks massa tubuh. Antusiasme masyarakat sangat tinggi,” ujar Maria Endang Sumiwi.

Program nasional ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat sistem deteksi dini penyakit melalui pendekatan yang mudah diakses masyarakat. Pelaksanaan CKG yang dilakukan serentak di 10 ribu puskesmas dan 125 ribu sekolah menjadi langkah besar dalam mewujudkan layanan kesehatan preventif dan promotif yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan optimisme bahwa hingga akhir 2025, program CKG akan mampu menjangkau lebih dari 70 juta penerima manfaat. Ia menilai dukungan seluruh jajaran, termasuk peran Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus, menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan, terutama di area perkantoran dan institusi pendidikan.

Kemenkes juga memastikan bahwa data hasil pemeriksaan dari CKG dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan kesehatan nasional berbasis bukti. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menegaskan bahwa program ini bukan hanya tentang pelayanan, tetapi juga perubahan paradigma masyarakat. “Program Cek Kesehatan Gratis bukan sekadar pemeriksaan, melainkan gerakan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sebelum jatuh sakit,” tegas Aji Muhawarman.

Menurutnya, CKG yang digagas Presiden Prabowo Subianto, telah berhasil menumbuhkan kesadaran baru di masyarakat bahwa kesehatan merupakan aset utama bangsa.

Di sisi lain, perhatian terhadap kelompok anak dan remaja juga menjadi prioritas. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menilai bahwa CKG merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memenuhi hak anak atas kesehatan. “Program CKG ini adalah wujud kasih sayang negara. Pemeriksaan rutin seperti ini memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia,” pungkas Arifah Fauzi.

Dalam kunjungan kerjanya ke Pondok Pesantren Buntet dan Gedongan, Kabupaten Cirebon, ia menekankan pentingnya pemerataan layanan kesehatan di lingkungan pendidikan non-formal. Pemerintah, melalui KemenPPPA, mendukung penuh pelaksanaan CKG di pesantren sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia unggul sejak dini.

Program CKG, yang telah berjalan sejak Februari 2025, kini menjadi simbol kolaborasi lintas kementerian dalam mengubah pola pikir masyarakat terhadap kesehatan dari kuratif menjadi preventif. Dengan semangat gotong royong, inisiatif ini memperkuat langkah Indonesia menuju bangsa yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dukung Komitmen Presiden Prabowo Jaga Semangat Reformasi dan Bersihkan Birokrasi

Oleh: Maya Paramitha)*Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan agenda reformasi secara menyeluruh, mulai dari tata kelola pemerintahan, penegakanhukum, hingga penguatan supremasi sipil dalam kehidupan bernegara. Komitmentersebut menunjukkan bahwa reformasi bukan hanya dipahami sebagai perubahanadministratif, melainkan upaya besar untuk membangun institusi negara yang profesional, bersih, dan berpihak pada kepentingan rakyat.Agenda reformasi yang diusung Presiden Prabowo juga dipandang sebagai langkahpenting untuk memastikan birokrasi negara mampu bergerak lebih adaptifmenghadapi tantangan global. Di tengah persaingan ekonomi internasional, perkembangan teknologi digital, hingga ancaman kejahatan transnasional, negara membutuhkan institusi yang kuat, responsif, dan mampu bekerja secara efektif. Karena itu, reformasi kelembagaan tidak hanya relevan bagi kebutuhan internal pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saingnasional.Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Ahmad Dofiri, menyampaikan bahwavisi Presiden Prabowo tidak terbatas pada pembenahan satu institusi semata, melainkan mencakup seluruh lembaga negara agar mampu bekerja secara efektifdan selaras dengan prinsip demokrasi modern. Pendekatan yang menyeluruhtersebut dinilai penting untuk memastikan reformasi berjalan sistemik dan tidakberhenti pada perubahan parsial.Menurutnya, pembaruan kelembagaan harus diarahkan untuk memperkuat kualitaspelayanan publik sekaligus menjaga supremasi sipil sebagai fondasi utama negara demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap institusi negara dituntutbekerja secara profesional, tunduk pada hukum, serta menjunjung tinggikepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok tertentu. Supremasi sipilmenjadi elemen penting agar seluruh kebijakan negara tetap berjalan sesuai amanatkonstitusi dan prinsip demokrasi yang menjamin hak-hak masyarakat.Semangat reformasi juga berkaitan erat dengan upaya pemberantasan korupsi yang selama ini menjadi tantangan besar dalam tata kelola pemerintahan. PemerintahanPresiden Prabowo dipandang memiliki tekad kuat untuk memperkuat sistempengawasan, meningkatkan transparansi birokrasi, dan menutup celahpenyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Upaya tersebut menjadi penting karena korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga dapat menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.Dalam konteks tersebut, reformasi kelembagaan bukan hanya menyentuh aspekstruktur organisasi, tetapi juga menyasar budaya kerja aparatur negara. Integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas menjadi nilai utama yang harus diperkuat agar setiap institusi mampu menjalankan mandat konstitusional secara optimal. Tanpaperubahan budaya birokrasi,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini