Pemerintah Bongkar Sindikat Judi Daring Internasional, Uang Rp16,4 Miliar Disita

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat judi daring berskala nasional dan internasional yang beroperasi melalui tiga situs besar, yakni Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77.

Dalam operasi ini, penyidik menangkap tiga tersangka dan menyita uang tunai sebesar Rp16,4 miliar dari 36 rekening, serta memblokir 76 rekening lain dengan nilai transaksi mencapai Rp63,7 miliar. Pengungkapan ini menjadi salah satu capaian penting aparat dalam menindak praktik perjudian daring yang kian meresahkan masyarakat.

Dir Tipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, menjelaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari kerja sama lintas lembaga.

“Kami menindaklanjuti laporan hasil analisis PPATK dan berhasil membongkar jaringan judi daring pada website Slot Bola 88, Raja Spin 88, dan Inibet 77. Dalam proses penyidikan, kami menyita uang senilai Rp16,4 miliar dari 36 rekening dan memblokir 76 rekening lainnya dengan nilai Rp63,7 miliar,” ungkap Brigjen Himawan.

Ia menambahkan, pengungkapan ini merupakan bagian dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan perjudian daring di Indonesia.

Dari hasil penyidikan, aparat mengidentifikasi lebih dari 200 individu yang terlibat, baik sebagai pemain, penyelenggara, admin, operator, hingga pihak endorse. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain uang tunai Rp87,8 juta, pecahan uang Rp300 juta, USD 30.000 (setara Rp488 juta), 350.000 Peso Filipina (setara Rp99,7 juta), tiga laptop, sembilan telepon genggam, satu modem WiFi, sembilan kartu ATM, dan empat buku rekening bank.

Selain itu, penyidik juga menetapkan satu DPO berinisial AL yang berperan merekrut serta melatih para admin situs judi daring tersebut.

Deputi PPATK, Danang Tri Hartono, memaparkan bahwa praktik judi daring erat kaitannya dengan transaksi keuangan ilegal. Menurutnya, banyak rekening yang digunakan berasal dari praktik jual beli atau pinjam rekening masyarakat.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menyerahkan, meminjamkan, atau menjual rekening bank kepada pihak lain. Berdasarkan analisis kami, nilai deposit judi daring pada 2024 mencapai Rp51 triliun, sementara pada semester I 2025 turun menjadi Rp17 triliun. Ini menandakan efek nyata kolaborasi kita,” jelas Danang.

Penurunan signifikan ini menunjukkan hasil kerja sama yang solid antara Polri, PPATK, Kemenko Polhukam, dan Kemenkomdigi dalam menekan ruang gerak pelaku judi daring. Meski demikian, PPATK menegaskan masih perlu kewaspadaan bersama agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik jual beli rekening yang pada akhirnya dimanfaatkan sindikat kejahatan terorganisir. Kesadaran publik menjadi faktor kunci agar pemberantasan judi daring dapat berjalan berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkomdigi, Sofyan Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah menaruh perhatian penuh terhadap persoalan judi daring. Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan pembentukan Desk Pemberantasan Judi Daring yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penegak hukum hingga lembaga keuangan.

“Pemerintah menegaskan bahwa judi daring adalah musuh bersama. Keberhasilan pengungkapan ini adalah bukti keseriusan pemerintah dan Polri dalam menindak praktik ilegal yang merusak moral bangsa dan mengancam stabilitas negara,” tegas Sofyan.

Kolaborasi ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif. Dengan adanya pengungkapan besar seperti ini, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan layanan digital serta tidak mudah tergiur dengan tawaran judi daring yang merugikan. Aparat keamanan juga menekankan bahwa pemberantasan judi daring bukan hanya soal penindakan, melainkan juga upaya melindungi masyarakat dari jerat ekonomi ilegal yang berpotensi menimbulkan masalah sosial.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sekolah Rakyat, Ruang Perubahan Generasi

Oleh: Jaya Abdi Keningar *) Sekolah Rakyat tidak lahir sebagai proyek pendidikan biasa. Ia hadir sebagai jawaban ataspersoalan yang selama puluhan tahun menjadi simpul ketimpangan pembangunan manusiaIndonesia: kemiskinan ekstrem yang diwariskan lintas generasi melalui keterbatasan aksespendidikan bermutu. Dalam konteks ini, Sekolah Rakyat bukan sekadar institusi belajar, melainkan ruang perubahan, tempat negara secara sadar mencoba memutus rantaiketertinggalan dari hulunya. Berbeda dengan sekolah formal pada umumnya, Sekolah Rakyat dirancang denganpendekatan yang menyentuh akar persoalan sosial. Pendekatan ini menjelaskan mengapaleading sector program ini berada di Kementerian Sosial, bukan semata di kementerianpendidikan. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menilai desain tersebut sebagaipilihan kebijakan yang logis karena sasaran utama Sekolah Rakyat adalah kelompok desilsatu dan dua, masyarakat miskin ekstrem yang selama ini tertinggal dari sistem pendidikanreguler. Menurutnya, orientasi ini menegaskan bahwa pendidikan diposisikan sebagaiinstrumen mobilitas sosial, bukan hanya pemenuhan administratif. Dalam perspektif pendidikan, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma negara. Pendidikan tidak lagi dipahami semata sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagaistrategi intervensi struktural untuk memperbaiki kualitas hidup. Presiden Prabowo Subianto, dalam berbagai kesempatan, menekankan bahwa tujuan pembangunan bukanlah mengejarstatus negara berpendapatan tinggi, melainkan memastikan rakyat hidup layak, makan cukup, sehat, dan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik. Penempatan Sekolah Rakyat dalamkerangka besar Asta Cita menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sejajar denganswasembada pangan dan energi sebagai fondasi kedaulatan bangsa. Namun, tantangan terbesar Sekolah Rakyat justru terletak pada kualitas proses belajar itusendiri. Banyak anak yang masuk ke Sekolah Rakyat membawa beban ketertinggalan literasiyang serius. Dalam dialog publik bertema “Menjaga Literasi Sekolah Rakyat” di TVRI,Kepala Perpustakaan Nasional, E. Aminudin Aziz menegaskan bahwa literasi tidak bolehdipersempit hanya pada kemampuan membaca teks, melainkan kemampuan mengolahinformasi secara kritis untuk meningkatkan kualitas hidup. Pandangan ini menegaskan bahwaliterasi adalah inti dari transformasi, bukan pelengkap kebijakan. Di sinilah perpustakaan Sekolah Rakyat mengambil peran strategis. Perpustakaan tidak lagidiposisikan sebagai ruang sunyi penyimpanan buku, tetapi sebagai ruang aman bagi anak-anak untuk belajar tanpa stigma. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa ketikaperpustakaan dikelola secara aktif, dengan kegiatan membaca bersama, diskusi buku, dan kelas menulis, anak-anak yang semula pasif mulai berani menyampaikan pendapat. Perubahan ini mungkin tidak langsung terlihat dalam angka, tetapi sangat menentukan arahmasa depan mereka. Pendekatan hibrida yang menggabungkan buku cetak dan teknologi digital juga menjadikunci adaptasi Sekolah Rakyat dengan realitas zaman....
- Advertisement -

Baca berita yang ini