Menko Luhut Pamitan, Sudah Tak Dipakai Jokowi di Kabinet Baru?

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan berpamitan dengan Badan Anggaran DPR RI saat menggelar rapat kerja di ruang rapat Banggar DPR RI, Senin 9 September 2019. Agenda tersebut membahas RKA Kemenko Kemaritiman dalam APBN 2020.

“Ini pertemuan terakhir kita. Bapak ibu menjadi mitra kerja kami, saya minta maaf kalau ada… bapak ibu saya kira ada yang masih terus tapi ada yang tidak. Di kami juga gitu. Silaturahmi harap dipelihara,” kata Luhut.

Luhut memang tak menjelaskan apa maksud dari ucapannya. Namun, memang secara konteks terkini, jelang pergantian kabinet pada bulan depan dan pergantian DPR, ucapan Luhut memang cukup relevan.

Ia mengaku selama di Kantor Kemenko Kemaritiman, banyak menghadapi masalah bermacam-macam untuk dikoordinasikan agar persoalan bisa diatasi. “Tadi disebutkan ada 49 yang harus dikoordinasikan, ada banyak sebenarnya. Itu saya dituduh nyampurin kerja orang lain,” katanya.

Badan Anggaran DPR RI sempat menggelar rapat Pagu Anggaran 2020 dari 4 Kementerian Koordinator, bidang Perekonomian, bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dan bidang Kemaritiman, Kamis 29 Agustus 2019.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini