Hari Pertama Perluasan GaGe, 40 Kendaraan Terjaring Razia di Gunung Sahari

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Puluhan kendaraan bermotor roda empat terjaring razia di hari pertama perluasan ganjil genap (GaGe), Senin 9 September 2019. Tercatat 40 kendaraan harus ditilang saat melintas di Jalan Gunung Sahari Raya, Jakarta Utara.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKBP Agung Pitoyo menyebutkan puluhan kendaraan itu terjaring razia sejak pukul 06.00 sampai 08.45 WIB. “Hari pertama Gage berjalan lancar walau masih ada kendaraan yang melanggar, dari pukul 06.00 sampai 08.45 WIB total ada 40 pengendara yang ditilang,” kata Agung.

Dalam kegiatan operasi ini, petugas Satlantas Polrestro Jakarta Utara dibantu jajaran Sudin Perhubungan dan Samsat Kota Administrasi Jakarta Utara. Razia bersama di pusatkan di persimpangan Pospol depan WTC Mangga Dua menyasar kendaraan yang menggunakan pelat kendaraan bernomor genap.

Sesuai dengan tanggal hari ini 9 September, pelat kendaraan yang boleh melintas adalah kendaraan ganjil, sehingga kendaraan genap tidak boleh melintasi. Menurut Agung, alasan pengendara yang kedapatan melanggar Gage beragam ada yang tidak tau, ada juga yang mengaku buru-buru dan ingin cepat.

“Dari 40 itu banyakkan alasan berbagai macam, yang mungkin mau cepat,” katanya.

Sebagai informasi, perluasan sistem Ganjil Genap diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil Genap.

Pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 287 ayat 1 juncto Pasal 106 ayat 4 huruf a dan b Undang-Undang Lalu Lintas, dengan denda maksimal senilai Rp 500 ribu. Dari sejumlah pengendara yang melanggar petugas juga sempat menghentikan kendaraan milik pejabat Departemen Luar Negeri yang lupa mengganti plat kendaraan dinas.

Selain itu petugas juga menegur anggota PNS yang kedapatan melintas menggunakan plat bernomor genap. “Dalam penindakan kami tidak pandang bulu, siapa saja yang melanggar kita tindak,” kata Agung.

Kecuali untuk kendaraan pemerintah seperti pejabat negara menggunakan plat merah, kendaraan aparat Kepolisian dengan plat Polri dan TNI juga diperbolehkan.

Terpisah, Kepala Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara, Benhard Hutajulu menyebutkan ada 12 jenis kendaraan yang dikecualikan dalam perluasan Ganjil Genap 2019 tersebut.

Yakni kendaraan berstiker disabilitas, ambulan, pemadam kebakaran, angkutan umum berplat kuning, sepeda motor, kendaraan berbahan bakar listrik dan gas, truk tanki bahan bakar, kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, kendaraan operasional dinas, TNI-Polri, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional, kendaraan evakuasi kecelakaan lalu lintas, hingga kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan Polri, seperti pengangkut uang, dan BBM.

“Untuk kendaraan pengangkut bahan bakar dan gas ini dilihat betul, yang boleh melintas adalah kendaraan resmi pengangkutan BBM dan elpijinya seperti mobil tangki, bukan kendaraan yang bawa BBM pakai kendaraan pribadi,” kata Benhard.

Perluasan Ganjil Genap 2019 ini diterapkan dalam dua shift yakni Pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB setiap Senin hingga Jumat, kecuali akhir pekan dan hari libur nasional.

Berita Terbaru

Lawan Hoaks Kelistrikan dengan Fakta, Pemerintah Jamin Ketersediaan Listrik Nasional

Oleh: Andy Kurniawan )*Pemerintah terus memastikan ketersediaan listrik nasional berada dalamkondisi aman di tengah munculnya berbagai spekulasi terkait pemadamanlistrik yang sempat terjadi di sejumlah wilayah. Kepastian ketersediaan listrik nasional penting disampaikan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat danberpotensi menimbulkan keresahan. Dalam situasi seperti ini, faktamenjadi landasan utama untuk melawan hoaks yang berkembangmengenai kondisi sektor kelistrikan nasional.Pemadaman listrik yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa hariterakhir sempat memunculkan dugaan bahwa pasokan batu bara untukpembangkit listrik mengalami gangguan. Dugaan tersebut kemudianberkembang menjadi berbagai narasi yang menyebutkan bahwa sistemkelistrikan nasional sedang menghadapi ancaman kekurangan energi. Namun, pemerintah bergerak cepat memberikan penjelasan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan dapat memahamikondisi yang sebenarnya.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia,menegaskan bahwa pemadaman listrik yang terjadi tidak berkaitandengan kelangkaan batu bara. Menurut Bahlil, pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listriknasional tetap tersedia dan berada dalam kondisi aman. Pemerintah jugaterus memantau distribusi energi primer agar seluruh pembangkit dapatberoperasi sesuai kebutuhan.Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa gangguan yang terjadi lebihdisebabkan oleh persoalan teknis pada sejumlah mesin pembangkit. Karena itu, penyelesaian yang dilakukan difokuskan pada percepatanpemulihan sistem kelistrikan. Koordinasi antara pemerintah dan PT PLN (Persero) terus dilakukan agar proses perbaikan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakatdapat kembali normal dalam waktu yang cepat.Pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menangani gangguantersebut melalui koordinasi intensif dengan PLN. Langkah cepat yang dilakukan menunjukkan bahwa setiap kendala yang muncul langsungditangani secara terukur. Pendekatan ini menjadi bukti bahwa pemerintahtidak membiarkan gangguan teknis berkembang menjadi masalah yang lebih besar bagi masyarakat.Kementerian ESDM juga menegaskan bahwa gangguan listrik yang terjadidi sejumlah wilayah Pulau Jawa tidak disebabkan oleh menurunnyapasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Penjelasantersebut memperkuat posisi pemerintah bahwa persoalan yang terjadimurni bersifat teknis dan tidak berkaitan dengan ketersediaan energinasional.Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyampaikan bahwapemerintah telah berkomunikasi secara intensif dengan PLN untukmengantisipasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, berbagai isu yang menyebut akan terjadi pemadaman listrik secara luastidak sesuai dengan kondisi yang ada. Pemerintah memastikan sistemkelistrikan nasional tetap berada dalam kendali.Dwi Anggia juga menegaskan bahwa tidak terdapat gangguan terhadappasokan energi yang dibutuhkan PLN. Pernyataan tersebut menjadipenting karena ketersediaan energi merupakan faktor utama dalammenjaga keandalan pasokan listrik. Dengan pasokan yang tetap aman, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan pelayananlistrik nasional.Pemerintah tidak hanya fokus pada penyelesaian gangguan yang terjadisaat ini. Pemerintah juga terus menyusun langkah antisipatif untukmemastikan ketersediaan energi pada masa mendatang. Salah satuupaya yang disiapkan adalah relaksasi bertahap kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026 yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan sektor energi.Kebijakan pengelolaan energi yang adaptif menunjukkan bahwapemerintah memiliki perencanaan yang matang dalam menjaga stabilitaspasokan listrik. Langkah tersebut penting untuk memastikan kebutuhanmasyarakat dan dunia usaha dapat terus terpenuhi seiring meningkatnyaaktivitas ekonomi nasional.Sejumlah wilayah seperti Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Bekasi, Bogor, dan Depok memang sempat mengalami gangguan pasokan listrik. Dampak yang dirasakan masyarakat cukup beragam, mulai dariterganggunya aktivitas rumah tangga hingga kegiatan ekonomi. Meskidemikian, kondisi tersebut tidak berlangsung permanen karena proses pemulihan segera dilakukan oleh PLN.PT PLN (Persero) menunjukkan komitmennya dalam menjaga pelayanandengan melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan. Upayatersebut menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan dalammemastikan kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi. Respons cepatyang dilakukan juga mencerminkan kesiapan PLN dalam menghadapiberbagai tantangan operasional di lapangan.Manager Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Nurmalitasari, menyampaikan bahwaPLN memahami ketidaknyamanan yang dialami pelanggan akibatgangguan pasokan listrik tersebut. Karena itu, perusahaan terus bekerjauntuk mengembalikan kondisi sistem kelistrikan agar kembali normal danandal.Masyarakat perlu memahami bahwa gangguan teknis merupakan halyang dapat terjadi pada sistem kelistrikan yang kompleks. Namun yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah dan PLN dalam meresponsserta menyelesaikan persoalan tersebut secara cepat dan terukur. Dalamkasus ini, langkah-langkah yang diambil menunjukkan bahwa sistempengelolaan kelistrikan nasional tetap berjalan dengan baik.Komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi, mempercepat pemulihan gangguan, serta menjaga stabilitas sistemkelistrikan nasional menjadi bukti nyata bahwa kebutuhan listrikmasyarakat tetap menjadi prioritas. Dengan pasokan energi yang aman dan koordinasi yang kuat antarapemerintah dan PLN, keandalan listrik nasional tetap terjaga untukmendukung aktivitas masyarakat dan pembangunan ekonomi secaraberkelanjutan.*) Pemerhati Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini