Penguatan Devisa Cerminkan Stabilitas Makro Ekonomi Nasional

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Posisi cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan pada akhir Juni 2025, mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang solid di tengah dinamika global yang belum sepenuhnya pulih. Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia naik tipis dari USD 152,5 miliar pada Mei 2025 menjadi USD 152,6 miliar. Kenaikan ini bersumber dari penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah.

Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa posisi cadangan devisa tersebut sangat memadai untuk mendukung ketahanan sektor eksternal dan stabilitas makroekonomi nasional.

“Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2025 setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor,” ungkap Ramdan.

Menurutnya, stabilitas ini sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga dan neraca transaksi modal serta finansial yang diprakirakan tetap surplus.

“Persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik turut memperkuat kondisi ini,” jelas Ramdan.

Dari sisi perbankan, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menggarisbawahi bahwa meskipun kondisi global lebih tenang, risiko perdagangan internasional masih membayangi. Ketenangan pasar saat ini turut mendorong penguatan rupiah dan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan moderat cadangan devisa nasional.

“Kondisi global yang lebih tenang ini mendukung penguatan rupiah dan turut berkontribusi pada kenaikan moderat cadangan devisa,” ujar Andry.

Ia menjelaskan bahwa perbaikan sentimen pasar muncul setelah beberapa negara seperti Vietnam dan Inggris berhasil mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat menjelang tenggat waktu.

“Kesepakatan awal ini memberikan pelonggaran sementara terhadap ketidakpastian pasar,” imbuhnya.

Namun demikian, Andry menekankan bahwa investor global masih bersikap hati-hati. Hal ini tak lepas dari konfirmasi Presiden AS Donald Trump bahwa tarif timbal balik terhadap sejumlah negara akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus 2025.

Sebelumnya, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa tarif akan kembali ke tingkat 2 April bagi negara-negara yang gagal mencapai kesepakatan dagang baru. Kondisi ini membuat Indonesia harus tetap waspada dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penguatan cadangan devisa yang terjadi saat ini menjadi bukti nyata bahwa perekonomian nasional memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi tekanan global yang masih berlanjut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini