Mata Indonesia, Jakarta – Dukungan terhadap pendirian Koperasi Desa Merah Putih (KopDes Merah Putih) terus menguat. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, hingga komunitas akar rumput menaruh harapan besar pada koperasi ini sebagai penggerak ekonomi desa dan instrumen pengentasan kemiskinan.
Koperasi ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk koperasi di lebih dari 70.000 desa di Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyebut program ini sebagai upaya integratif antara pendirian koperasi baru, revitalisasi koperasi lama, dan pengembangan usaha lokal berbasis potensi desa.
Langkah pemerintah dalam membentuk Koperasi Desa Merah Putih pun menuai apresiasi dari berbagai pihak. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil yang selama ini kurang mendapatkan akses terhadap lembaga keuangan yang adil dan terjangkau. Program ini dianggap sebagai terobosan strategis yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dan menciptakan kemandirian ekonomi lokal.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menilai koperasi dapat menjadi solusi pemberdayaan buruh tani dan kelompok miskin ekstrem, yang jumlahnya mendominasi dalam basis Data Tunggal Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSEN).
”Penguatan koperasi akan memberi dampak signifikan dalam membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan pendapatan warga desa”, jelasnya.
Peluncuran nasional KopDes Merah Putih dijadwalkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Indonesia. Pemerintah juga menyiapkan dukungan pembiayaan melalui alokasi dana desa serta akses modal dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dengan kisaran modal awal Rp3 hingga Rp5 miliar per koperasi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya kehadiran koperasi sebagai alat negara dalam memberi akses ekonomi yang adil dan legal bagi masyarakat desa.
Menurutnya, koperasi dapat menjadi alternatif yang sehat dari praktik rentenir, tengkulak, dan pinjaman daring ilegal yang kerap menjebak masyarakat desa dalam lingkaran utang.
“Dengan dukungan semua pihak, koperasi bisa menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menciptakan ekosistem usaha yang lebih mandiri, dan menguatkan daya tahan masyarakat desa terhadap gejolak ekonomi,” ujarnya.
Dengan peluncuran yang semakin dekat, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif, memperkuat posisi desa sebagai pusat produksi dan kemandirian ekonomi nasional. Program ini tidak hanya menjadi simbol pembangunan berbasis rakyat, tetapi juga langkah konkret menuju Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.