Minews.id, Kota Kupang – Rosalina Berek Sogen (30), guru asal Desa Lewotala, Kecamatan Lewolema, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Peristiwa tersebut mendapatkan kecaman dari Ketua Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID) Eksekutif (EK) Kota Kupang Hendrik Wunu Manu Rara.
“LMID EK Kupang merespon atas kejadian yang terjadi di Papua sebagai kasus yang sangat memprihatinkan, di mana kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi isu utama yang miris dan sangat fatal,” ujarnya kepada minews.id, Rabu 26 Maret 2025.
Dirinya kemudian mengaitkannya dengan perubahan UU TNI yang disahkan baru-baru ini dan dinilai akan berpotensi memberikan dampak negatif dengan memperburuk situasi di daerah.
“Yang mana salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah kembalinya praktik dwifungsi ABRI yang sebelumnya telah diperjuangkan untuk dihapus oleh para aktivis dan reformis di tahun 1998,” katanya.
Hendrik menambahkan bahwa pengesahan UU TNI dapat memperburuk situasi di Papua karena akan memberi ruang lebih besar bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil. Hal ini berisiko meningkatkan tindakan represif terhadap warga sipil, terutama di wilayah yang sudah rentan seperti Papua.
“Kami dari LMID ek kupang berharap pemerintah dan aparat keamanan di Papua dapat lebih mengutamakan pendekatan damai dan dialog dengan masyarakat Papua. Dan juga pemerintah lebih memfokuskan perhatian pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Papua, dengan memperbaiki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan penambahan lapangan kerja,” ujarnya.
Dirinya juga berharap kepada pemerintah agar bisa mendorong terciptanya keadilan yang seimbang. Di mana hak-hak masyarakat Papua dihargai tanpa adanya diskriminasi, serta memastikan bahwa penyelesaian konflik di Papua dilakukan secara adil dan tanpa kekerasan.
Hendrik juga berharap agar Presiden Prabowo Subianto lebih memperhatikan kondisi yang dihadapi masyarakat Papua dan memberikan perhatian lebih terhadap penyelesaian konflik yang ada.
“Sehingga Kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi tidak terulang lagi di Papua,” katanya.