Oleh : Nandia Abela Cahya )*
Pemerintah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan demi mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Berbagai langkah strategis telah diambil untuk memastikan layanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang merata, baik di perkotaan maupun perdesaan. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintahan yang ingin memastikan setiap warga negara mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar, peluang ekonomi, dan kesejahteraan yang lebih baik.
Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Standar ini bertujuan untuk menjamin keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, serta kelestarian lingkungan dalam pengelolaan perkotaan. Dengan metode pengukuran berbasis data dan persepsi masyarakat, pemerintah daerah didorong untuk menyediakan fasilitas layanan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. Standar ini menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah, yang akan mengarahkan kebijakan kota agar lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara luas.
Pemerintah juga menaruh perhatian serius pada pembangunan ekonomi di desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan bahwa pemerataan ekonomi harus dimulai dari desa. Untuk itu, Kemendes PDT menggandeng berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam mengoptimalkan program pembangunan desa. Salah satu kebijakan utama yang sedang digencarkan adalah alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk sektor ketahanan pangan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan desa memiliki kapasitas yang cukup dalam menyediakan kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha di pedesaan.
Dalam mendukung pemerataan ekonomi, pemerintah juga melibatkan sektor usaha dan koperasi sebagai pilar penguatan ekonomi masyarakat. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menekankan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih adil. Dengan jumlah anggota koperasi yang saat ini hampir mencapai 30 juta orang, penguatan koperasi diharapkan dapat mendorong swasembada pangan, pengembangan industri agromaritim berbasis koperasi, serta industrialisasi hilirisasi melalui koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM juga terus berupaya mengatasi tantangan dalam pengelolaan koperasi, seperti skala usaha yang masih kecil, tata kelola yang belum modern, serta keterbatasan akses modal.
Langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah juga mencakup pengembangan ekosistem ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Program ini bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif di desa, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing produk lokal. Kemendes PDT juga bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menjalankan program “No Residu,” yang berfokus pada pengelolaan sampah desa agar tidak menjadi permasalahan lingkungan.
Keberlanjutan program-program pemerataan ekonomi ini juga didukung oleh kebijakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Kemendes PDT telah menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kejaksaan Agung, serta Kepolisian RI guna memastikan dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai sektor untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam sektor kesehatan dan pendidikan, upaya pemerataan layanan dasar menjadi fokus utama. Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang bertujuan untuk memastikan kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Program ini melibatkan BUMDes dalam penyediaan bahan baku makanan, sehingga tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga memperkuat ekonomi desa.
Pemerataan ekonomi juga tidak lepas dari peran serta perempuan dalam pembangunan. Kementerian Desa dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah bekerja sama dalam membuka ruang partisipasi bagi perempuan di desa. Pusat-pusat pengaduan di kantor desa didirikan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, sehingga desa dapat menjadi lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi seluruh warganya.
Melalui berbagai program yang telah berjalan, pemerintah berkomitmen untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai sektor terkait, pemerataan ekonomi bukan hanya menjadi visi, tetapi juga kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah juga berupaya menjadikan desa sebagai tempat yang ramah bagi perempuan dan anak. Dalam kerja sama antara Kementerian Desa dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pusat pengaduan akan didirikan di kantor-kantor desa untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Secara keseluruhan, berbagai kebijakan dan program yang tengah dijalankan pemerintah menunjukkan tekad kuat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan setiap warga negara dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. Melalui strategi pembangunan yang inklusif, keberlanjutan ekonomi nasional dapat terwujud demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi Kerakyatan