Oleh : Haikal Fathan Akbar )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuka peluang baru bagi sektor pangan, terutama bagi pelaku UMKM yang dapat berkontribusi dalam rantai pasokannya. Dengan memanfaatkan kemitraan yang dibangun melalui MBG, UMKM tidak hanya berperan dalam produksi, tetapi juga mendapat manfaat langsung bagi pengembangan usaha mereka.
Pemerintah berharap keterlibatan UMKM dalam berbagai aspek MBG, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi, akan memperkuat posisi mereka dalam perekonomian nasional. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produsen pangan lokal dengan menciptakan pasar yang stabil dan berkelanjutan bagi hasil produksi mereka.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa pelibatan UMKM dalam MBG menjadi langkah strategis dalam memberdayakan sektor ekonomi rakyat. Dengan kolaborasi yang terintegrasi, UMKM dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi nasional.
Pemerintah pun telah melakukan berbagai inisiatif guna memastikan program ini berjalan optimal, termasuk melibatkan UMKM daerah dalam pelaksanaannya. Badan Gizi Nasional telah menyiapkan berbagai skema agar program MBG dapat diimplementasikan dengan melibatkan UMKM setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Kebutuhan pangan seperti beras, sayur-sayuran, daging, dan kebutuhan pokok lainnya akan didorong untuk dipasok oleh UMKM daerah. Hal ini bertujuan agar kebermanfaatan program tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat tetapi juga oleh pelaku usaha kecil di berbagai daerah.
Pemerintah bahkan telah menyosialisasikan kebijakan ini kepada kepala daerah agar memastikan keterlibatan UMKM dalam rantai pasok MBG. Dengan demikian, program ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendukung ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi sumber daya lokal.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, menyoroti pentingnya keterlibatan UMKM sebagai pemasok bahan pokok dalam MBG. Dengan menggandeng UMKM pangan setempat, program ini dapat berjalan lebih efisien, memastikan pasokan bahan pangan tetap segar dan berkualitas bagi penerima manfaat, seperti anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
Pemerintah pun menargetkan pembangunan 5.000 dapur dalam satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) pada tahun 2025 di berbagai daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi makanan bergizi ke seluruh wilayah yang membutuhkan, terutama di daerah terpencil.
Menurut Rina, keberadaan dapur MBG akan meningkatkan permintaan bahan pangan lokal, seperti beras, ayam, telur, ikan, dan aneka sayuran, yang secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kerja sama antara dapur MBG dengan UMKM setempat akan menciptakan efek ganda (multiplier effect) bagi perekonomian lokal.
Selain itu, kolaborasi ini dapat mengatasi kendala biaya transportasi yang sering dikeluhkan oleh petani dan produsen pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku dari sumber terdekat, efisiensi distribusi dapat ditingkatkan, sehingga harga pangan tetap stabil dan terjangkau.
Mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG, program ini menjadi momentum bagi UMKM daerah untuk tumbuh dan berkembang. Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa bahan pokok untuk MBG harus berasal dari dalam negeri, tanpa ketergantungan pada impor.
Oleh karena itu, UMKM diharapkan dapat menangkap peluang ini dengan serius agar dapat berkembang lebih pesat di sektor pangan. Dengan adanya kebijakan ini, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional diproyeksikan akan mengalami peningkatan produksi yang signifikan, sehingga turut mendukung ketahanan pangan jangka panjang.
Pelaksanaan MBG juga menunjukkan potensi besar dalam pemanfaatan bahan pangan lokal, yang dapat mengangkat produktivitas sektor pertanian nasional. Koordinator Pusat Inovasi dan Hilirisasi LPPM Universitas Jenderal Soedirman, Santi Dwi Astuti, menyatakan bahwa penggunaan pangan lokal dalam MBG akan meningkatkan produktivitas pertanian, peternakan, dan perikanan dari hulu ke hilir.
Hal ini secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah sentra komoditas pangan. Dengan adanya permintaan yang tinggi dari program ini, para petani dan peternak akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka.
Ketersediaan pangan lokal yang melimpah di berbagai daerah menjadi modal besar bagi keberlanjutan program ini. Contohnya, di Jawa Tengah terdapat sentra umbi-umbian seperti singkong di Banjarnegara, kentang di Wonosobo, dan talas di Banyumas. Sumber protein juga tersedia melimpah, seperti ikan laut di Cilacap serta tahu dan tempe di Banyumas.
Sayur dan buah pun dapat dipasok dari daerah seperti Purbalingga, yang merupakan sentra duku dan stroberi, serta Kebumen, yang terkenal dengan jambu kristalnya. Dengan memanfaatkan potensi ini, MBG dapat berperan sebagai salah satu faktor utama dalam menstimulasi pertumbuhan sektor pertanian berbasis kearifan lokal.
Optimalisasi pemanfaatan pangan lokal dalam MBG tidak hanya menekan biaya distribusi tetapi juga dapat mengurangi ketergantungan pada impor. Indikator keberhasilannya dapat dilihat dari berkurangnya impor pangan, meningkatnya lahan pertanian produktif, serta meningkatnya produksi komoditas pangan nasional.
Kolaborasi antara pemerintah, UMKM, dan sektor pertanian lokal dalam program MBG menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan publik dapat memberikan dampak luas bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal, program ini diharapkan terus berkembang dan memberikan manfaat berkelanjutan.
Kini, tantangannya adalah bagaimana semua pihak bisa bersinergi dalam memastikan program ini berjalan dengan optimal, sehingga tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga memperkuat ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan dari berbagai pihak, MBG berpotensi menjadi tonggak baru dalam pembangunan ekonomi berbasis pangan yang berkelanjutan di Indonesia.
)* Penulis adalah Kontributor Vimedia Pratama Institute
