Oleh : Cintya Medina )*
Pemerintah terus menggencarkan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai upaya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, tetapi melibatkan berbagai sektor, mulai dari pemerintah daerah, swasta, organisasi masyarakat, hingga dunia pendidikan. Kolaborasi lintas sektoral menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program ini di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian terkait bersama dengan pemerintah daerah memainkan peran penting dalam merancang kebijakan serta mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis. Pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk mendukung program ini baik dalam bentuk pendanaan, penyediaan bahan pangan, hingga distribusi makanan ke berbagai wilayah.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri akan berkolaborasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) dalam mendukung penuh program-program pemerintah. Mulai dari mewujudkan kemandirian pangan hingga mendorong program MBG. Pihaknya menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Polri juga akan berperan aktif dalam memastikan distribusi program berjalan lancar dan tepat sasaran.
Sementara itu, sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor pangan dan agribisnis turut berperan dalam mendukung keberhasilan program ini dengan menyediakan bahan pangan berkualitas. Dukungan dari sektor swasta ini memastikan bahwa makanan yang disediakan dalam program ini memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Selain itu, industri makanan dan minuman juga diberikan kesempatan untuk berinovasi dalam menciptakan produk bernutrisi yang sesuai dengan kebutuhan program.
Selain pemerintah dan swasta, organisasi sosial dan lembaga non-pemerintah juga berperan besar dalam mendukung distribusi makanan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui jaringan komunitas yang luas, organisasi sosial mampu menjangkau wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh pemerintah.
Founder Kita Indonesia Penggerak (KIP) Fondation, Ari Kusuma mengatakan rencana pemberdayaan BUMDesa berbasis ketahanan pangan yang akan dijalankan sepanjang tahun 2025 sejalan dengan tujuan mendukung program MBG. Pihaknya menyampaikan bahwa BUMDesa memiliki potensi besar untuk mendukung program MBG, terutama dalam penyediaan bahan baku yang dibutuhkan. Melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pemberdayaan, dan bantuan usaha, KIP Foundation bersama Sampoerna Untuk Indonesia siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengembangkan model pengembangan Co-Production yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Banyak lembaga filantropi yang turut serta dalam pendanaan serta pendistribusian makanan bergizi kepada anak-anak di sekolah, panti asuhan, serta keluarga dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Dengan adanya koordinasi yang baik antara berbagai pihak, program ini dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.
Sekolah menjadi salah satu titik utama dalam pelaksanaan program MBG, terutama bagi anak-anak usia dini dan siswa sekolah dasar. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Program MBG memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Dari segi kesehatan, program ini membantu menurunkan angka stunting, meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak, serta mendukung perkembangan kognitif mereka. Dengan gizi yang cukup, anak-anak lebih fokus dalam belajar dan memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas.
Selain itu, program ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian. Dengan menggandeng petani dan produsen lokal dalam penyediaan bahan pangan, program ini turut meningkatkan pendapatan masyarakat di sektor pertanian dan agribisnis. Rantai pasok bahan makanan menjadi lebih terstruktur, menciptakan ekosistem ekonomi yang saling menguntungkan.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa Program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Sebanyak 80 persen anggaran program MBG dialokasikan untuk pembelian bahan baku, yang mayoritasnya dibeli dari pasar lokal. Hal ini menciptakan efek domino bagi pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Pihaknya juga menekankan bahwa pelaksanaan program MBG sudah berjalan dengan baik, meski masih ada beberapa aspek yang perlu dioptimalkan. Salah satunya adalah penyerapan tenaga kerja dari kelompok miskin untuk bekerja dalam program ini.
Meski memiliki dampak yang besar, implementasi program makan bergizi gratis tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan anggaran, distribusi makanan yang tidak merata, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, seperti optimalisasi anggaran melalui kerja sama dengan sektor swasta, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan distribusi makanan, serta kampanye edukasi yang lebih masif. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi program juga menjadi faktor penting untuk memastikan transparansi dan efektivitas pelaksanaannya.
Keberhasilan program MBG sangat bergantung pada kolaborasi yang solid antara pemerintah, swasta, organisasi sosial, dan dunia pendidikan. Dengan kerja sama yang erat dan strategi yang tepat, program ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat besar bagi kesehatan serta kesejahteraan masyarakat. Dukungan dari berbagai sektor akan memastikan bahwa setiap anak di Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
*) Penulis merupakan Pemerhati Kebijakan Publik
