Hadapi Siklon Tropis, BPBD Kulon Progo Tingkatkan Kesiapsiagaan dan Ajukan Perpanjangan Status Darurat

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo mengajukan perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi akibat potensi ancaman Bibit Siklon Tropis 99S dan 90S yang melintasi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulon Progo, Budi Prastawa, mengungkapkan bahwa usulan perpanjangan status tanggap darurat masih dalam proses persetujuan oleh pemerintah kabupaten.

“Status darurat ini pertama kali diberlakukan sejak Desember 2024, dan kini kami mengusulkan kembali perpanjangan karena tingginya risiko bencana,” ujar Budi, Sabtu 8 Februari 2025.

Prakiraan cuaca dari BMKG menunjukkan bahwa dampak siklon tropis dapat berpotensi menyebabkan cuaca ekstrem di wilayah Kulon Progo.

Antisipasi dan Imbauan BPBD Kulonprogo kepada Masyarakat

BPBD menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana. Tim Reaksi Cepat (TRC) telah disiagakan guna merespons setiap kejadian darurat secara cepat dan efektif.

Budi juga mengingatkan kepada warg Kulon Progo untuk tetap waspada, terutama yang tinggal di daerah rawan bencana. Beberapa langkah antisipasi yang perlu diperhatikan warga di antaranya, jika hujan deras berlangsung lama, warga di kawasan rawan longsor sebaiknya bersiap untuk mengungsi.

Budi juga menjelaskan ketika terjadi hujan lebat disertai angin kencang, hindari berteduh di bawah pohon karena berisiko tumbang.

Sementara, Sekretaris Daerah Kulon Progo, Triyono, memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak siklon tropis.

“Sesuai dengan prakiraan BMKG, potensi bencana akibat siklon tropis diperkirakan dapat terjadi dalam waktu dekat. Kami imbau warga tetap waspada dan tidak perlu sampai panik,” ujar dia.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Kulon Progo telah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kulon Progo yang siap digunakan untuk penanganan darurat.

Keputusan ini didukung dengan adanya Surat Keputusan (SK) Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagai dasar hukum dalam mengambil tindakan cepat.

Triyono berharap agar dampak siklon tropis tidak menimbulkan bencana besar di wilayah Kulon Progo, namun kesiapan maksimal tetap menjadi prioritas utama.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini