Oleh : Dirandra Falguni )*
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dengan kontribusi mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 117 juta tenaga kerja, UMKM memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah, bersama berbagai pihak, terus mendorong keberlangsungan dan daya saing sektor ini melalui berbagai kebijakan dan inisiatif strategis.
Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi PAN, Arisal Aziz, menunjukkan perhatiannyaterhadap aduan pelaku UMKM terkait penurunan penjualan akibat persaingan dengan platform e-commerce yang masif menjual produk impor. Dalam kunjungannya ke Kementerian Perdagangan (Kemendag), Arisal menyoroti banyaknya toko-toko lokal yang gulung tikar, termasuk di pusat-pusat perbelanjaan ternama seperti Tanah Abang dan Thamrin City.
Arisal meminta Kemendag untuk memberikan prioritas pada produk lokal dan membatasi peredaran barang impor murah, terutama dari China. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menanggapi serius aduan ini dan berjanji untuk mengawasi serta memberikan sanksi kepada platform e-commerce yang melanggar regulasi. Langkah ini diharapkan dapat melindungi UMKM dari ancaman produk impor murah yang sering kali masuk melalui jalur ilegal.
Selain itu, Kemendag juga menekankan pentingnya promosi produk lokal dan penguatan regulasi impor sebagai upaya strategis untuk menjaga keberlangsungan sektor UMKM. Pemerintah berkomitmen memastikan platform digital mendukung produk-produk lokal, sehingga UMKM dapat terus berkembang di tengah persaingan yang ketat.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Selain memberikan akses pembiayaan, BRI fokus pada pemberdayaan melalui pelatihan, pendampingan, dan program strategis lainnya.
Direktur Utama BRI, Sunarso, menjelaskan bahwa pendekatan pemberdayaan harus menjadi prioritas sebelum pembiayaan. BRI membantu UMKM menjadi mitra strategis, bukan sekadar penerima bantuan. Dengan edukasi, pelaku UMKM dapat meningkatkan manajerial, mengakses pasar dan teknologi, serta menerapkan tata kelola usaha yang baik untuk tumbuh lebih berkelanjutan.
Langkah ini sejalan dengan Asta Cita pemerintah, yang mencakup penciptaan lapangan kerja berkualitas dan pemberdayaan ekonomi inklusif. Dengan dukungan ini, UMKM diharapkan mampu menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada visi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meluncurkan inisiatif baru untuk menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Salah satu strateginya adalah menjadikan hotel-hotel di Kaltim sebagai etalase produk unggulan UMKM. Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menegaskan pentingnya sinergi antara sektor perhotelan dan UMKM.
Hotel bukan sekadar tempat menginap, melainkan ruang strategis untuk memperkenalkan produk lokal kepada wisatawan dan pengunjung dari luar daerah. Langkah ini diyakini dapat memperluas pasar bagi produk-produk lokal sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di tingkat nasional dan internasional.
Akmal juga menegaskan bahwa pemerintah daerah harus menjadi katalisator dalam menghadapi tantangan UMKM. Hotel yang menolak berkolaborasi dengan UMKM lokal terancam tidak lagi menjadi pilihan untuk kegiatan resmi pemerintah. Langkah tegas ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltim untuk menjadikan produk lokal sebagai tuan rumah di daerahnya sendiri.
Data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2023, jumlah pelaku UMKM mencapai 66 juta, dengan kontribusi Rp9.580 triliun terhadap PDB. Sektor ini juga menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional.
Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti persaingan dengan produk impor murah dan kesulitan mengakses pasar global. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis seperti penguatan regulasi, pemberdayaan, dan promosi produk lokal menjadi kunci keberhasilan sektor ini.
Upaya pemerintah dalam melindungi dan mendorong UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional patut diapresiasi. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah juga diharapkan terus melakukan pengawasan terhadap perdagangan melalui platform digital dan memastikan keberpihakan pada produk lokal. Selain itu, sinergi dengan institusi keuangan seperti BRI dan inovasi di tingkat daerah, seperti yang dilakukan Pemprov Kaltim, dapat menjadi model bagi daerah lain untuk mendukung UMKM.
Dengan berbagai langkah strategis ini, UMKM tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.
)* Kontributor Beritakapuas.com
