Menguatkan Kebersamaan dan Kerukunan Saat Nataru

Baca Juga

Oleh : Candra G

Natal dan Tahun Baru (Nataru) adalah momen istimewa yang dinanti-nantikan oleh banyak orang. Namun, di balik keceriaan yang biasanya hadir, terdapat tantangan untuk menjaga keharmonisan, baik dalam keluarga, komunitas, maupun masyarakat luas. Kesibukan mempersiapkan berbagai aspek perayaan sering kali membuat hubungan antarindividu menjadi tegang. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara menjaga keharmonisan agar Nataru tidak hanya meriah, tetapi juga bermakna.

Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya menjaga keharmonisan dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah-langkah strategis diambil untuk memastikan perayaan berlangsung dengan lancar, aman, dan penuh semangat kebersamaan, salah satu yang dilakukan yaitu dengan himbauan dari mentri agama.

Pemerintah juga meningkatkan koordinasi dengan tokoh agama dan masyarakat untuk memastikan toleransi antarumat beragama tetap terjaga. Tempat ibadah, fasilitas umum, dan pusat keramaian dipantau dengan lebih intensif demi menciptakan rasa aman bagi semua pihak.

Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengatakan seluruh elemen masyarakat penting menjaga keharmonisan dan memberikan dukungan, lakum dinukum waliyadin, perbedaan itu indah. Menjaga toleransi dan persatuan di tengah keberagaman bangsa Indonesia menjadi kesempatan untuk memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan saling menghormati di tengah masyarakat yang majemuk.

Keharmonisan adalah dasar dari kebahagiaan dan ketenangan, terutama saat momen-momen besar seperti Nataru. Hubungan yang harmonis memungkinkan semua pihak untuk menikmati perayaan tanpa gangguan konflik atau tekanan emosional. Selain itu, menjaga keharmonisan juga memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih erat, berbagi kasih sayang, dan menciptakan kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Sementara itu, Polsek Kedungwaringin bersama Forkopimcam menggelar Rapat Koordinasi Lintas Agama di Aula Mako Polsek Kedungwaringin yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat. Kapolsek Kedungwaringin, AKP Aliyani, S.H mengatakan semua elemen masyarakat harus memupuk kerukunan antarumat beragama, menciptakan kenyamanan sosial serta pihaknya terus memastikan pengamanan dilakukan di setiap lokasi ibadah agar menjamin kelancaran perayaan Nataru.

Pemerintah melalui berbagai instansi terkait, seperti TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja, telah mempersiapkan langkah-langkah preventif guna mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Operasi lilin, yang digelar setiap tahun menjadi salah satu bentuk nyata komitmen dalam menjaga ketertiban.

Sama halnya dengan Kota Banjarmasin yang melakukan rapat Forkopimda guna membahas pengamanan perayaan Nataru yang tidak hanya difokuskan ke titik-titik keramaian, tetapi juga diperluas sampai ke perkampungan.

Sekertaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman mengatakan Forkopimdamengeluarkan instruksi pengamanan Nataru. Pihaknya berharap, dengan adanya instruksi tersebut, perayaan Natal dapat berjalan dengan khidmat. Begitu pula dengan perayaan pergantian tahun, berlangsung meriah dan aman.

Pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat terus berupaya menjaga keharmonisan dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Langkah-langkah strategis diambil untuk memastikan perayaan berlangsung dengan lancar, aman, dan penuh semangat kebersamaan.

Tidak hanya pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga keharmonisan saat Nataru. Setiap individu diharapkan dapat berperan aktif dengan menjaga sikap saling menghormati, menghindari provokasi, serta berkontribusi dalam menciptakan suasana yang kondusif.

Anggota DPRD Kabupaten Balangan, Saiful Arif mengatakan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan suasana aman dan kondusif, terutama di tengah keramaian dan kegiatan sosial yang kerap mewarnai perayaan Natal dan Tahun Baru. Pentingnya masyarakat untuk tetap solid, menghargai perbedaan, dan menjadikan perayaan ini sebagai simbol persatuan dan kedamaian di tengah berbagai dinamika kehidupan.

Kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan masyarakat dari berbagai latar belakang menjadi salah satu cara untuk mempererat persatuan. Dialog antarumat beragama dan gotong-royong dalam mempersiapkan perayaan juga dapat memperkuat rasa kebersamaan. Dengan saling menghargai tradisi dan perayaan masing-masing,masyarakat dapat menjaga kerukunan antar umat beragama di wilayah. Kebersamaan dalam keberagaman adalah kunci utama dalam menjaga keharmonisan

Mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat selama Nataru, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di berbagai titik rawan kemacetan untuk mengurangi kepadatan di jalan raya.

Bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor pariwisata dan perhotelan, diharapkan untuk memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mematuhi keamanan dan protokol kesehatan. Hal ini penting untuk menjaga kenyamanan para wisatawan yang datang berlibur selama Nataru.

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ahmad Yani mengatakan pentingnya pengaturan lalu lintas yang meliputi  system satu arah (one way) dan system lajur pasang surut/tidal flow (contra flow), hal tersebut dilakukan demi menciptakan kelancaran arus lalu lintas agar semua masyarakat yang berpergian merasakan kenyamanan dan keamanan dengan mengutamakan keselamatan.

Momentum Nataru merupakan waktu yang tepat untuk merefleksikan makna persatuan dan kebersamaan. Dengan saling bekerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, perayaan Nataru dapat menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan di tengah keberagaman bangsa. Mari kita jaga keharmonisan ini sebagai wujud nyata cinta kita kepada tanah air. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh damai dan sukacita.

)* Penulis adalah kontributor Jeka Media Institute

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini