Oleh :Loa Murib
Pembangunan di Papua dalam satu dekade terakhir telah mengalami lonjakan yang signifikan. Berkat kebijakan strategis yang berfokus pada percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur, wilayah paling timur Indonesia ini kini menjadi sorotan dalam peta pembangunan nasional. Hal ini ditopang oleh komitmen pemerintah melalui Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) yang diperkenalkan pada 2022 dan berbagai investasi yang datang, baik dari dalam maupun luar negeri. Pertumbuhan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga mencakup layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan Papua menjadi lebih terarah sejak diterapkannya RIPPP yang dirancang untuk membangun Papua yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. RIPPP memberikan panduan yang rinci dalam mengatasi tantangan pembangunan di Papua, termasuk ketimpangan yang terjadi antara wilayah barat dan timur Indonesia. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Tri Dewi Virgiyanti, dalam Dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9), menegaskan bahwa RIPPP menjadi landasan utama dalam upaya pembangunan inklusif yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tri Dewi juga menjelaskan bahwa RIPPP direncanakan dalam beberapa tahap aksi lima tahunan, salah satunya untuk periode 2025-2029 yang lebih terperinci. Pendekatan ini memastikan keberlanjutan pembangunan yang telah dicapai selama 10 tahun terakhir, sehingga tidak terhenti hanya karena perubahan pemerintahan. Investasi di sektor infrastruktur, pertanian, dan industri juga menjadi perhatian utama dalam tahapan pembangunan berikutnya.
Salah satu aspek penting dari percepatan pembangunan di Papua adalah infrastruktur. Pemerintah pusat telah berkomitmen meningkatkan aksesibilitas di seluruh wilayah Papua, termasuk pembangunan jalan, bandara, dan pelabuhan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mempermudah konektivitas antar wilayah, tetapi juga untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dalam 10 tahun terakhir, pembangunan infrastruktur ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Papua.
Konektivitas yang lebih baik juga menjadi katalisator bagi masuknya investasi ke Papua. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Imam Soejoedi mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua tak terlepas dari peran aktif investasi lokal yang didorong oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan pro-investasi. Salah satu contoh nyata adalah peningkatan signifikan dalam sektor industri dan pertanian, yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Pada 2023, lebih dari 52 persen investasi nasional telah beralih ke luar Pulau Jawa, dengan Papua menjadi salah satu fokus utama.
Dampak positif dari pembangunan infrastruktur di Papua terlihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang signifikan. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, mencatat bahwa IPM Papua meningkat 5,6 persen dalam satu dekade terakhir, diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dari 27,6 persen pada 2014 menjadi 21 persen pada 2023. RIPPP menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai hal ini, terutama dengan fokus pada tiga variabel utama: kesehatan, pendidikan, dan produktivitas.
Keberhasilan ini tidak lepas dari alokasi dana otonomi khusus (otsus) yang secara konsisten meningkat. Pemerintah telah menggelontorkan lebih dari Rp117 triliun untuk pembangunan Papua dalam 10 tahun terakhir. Dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan memperbaiki aksesibilitas layanan kesehatan dan pendidikan. Pengelolaan dana ini juga diawasi secara ketat oleh Badan Pengawas dan Pemberdayaan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK), sehingga meminimalkan penyalahgunaan anggaran.
Meskipun pembangunan di Papua telah mencapai kemajuan yang signifikan, tantangan geografis yang kompleks serta akses yang sulit masih menjadi kendala utama. Namun, pemerintah terus berupaya meningkatkan konektivitas antar wilayah dan menyediakan akses yang lebih baik bagi masyarakat Papua. Salah satu langkah nyata adalah pengembangan transportasi udara dan laut yang lebih efisien, sehingga distribusi logistik dan pelayanan publik dapat berjalan lebih lancar.
Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan kualitas hidup melalui program-program penanganan stunting dan penyediaan gizi yang lebih baik bagi anak-anak Papua. Hal ini dilakukan dengan target penurunan stunting sebesar 4 persen setiap tahunnya. Pj. Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, mengatakan bahwa pihaknya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan keamanan yang kondusif, sehingga pembangunan di Papua dapat berlangsung dengan baik.
Pemekaran wilayah di Papua juga menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat laju pembangunan. Dengan terbentuknya enam provinsi baru di Papua, diharapkan distribusi pembangunan menjadi lebih merata dan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit diakses. Belajar dari pengalaman pemekaran Papua Barat pada 1999, pemekaran wilayah ini terbukti efektif dalam meningkatkan IPM dan menurunkan kemiskinan.
Pertumbuhan pesat Papua dalam satu dekade terakhir merupakan bukti nyata dari keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. RIPPP, peningkatan infrastruktur, serta dukungan investasi menjadi faktor utama yang mendorong kemajuan ini. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki konektivitas, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal menjadi kunci sukses pembangunan Papua ke depan. Papua kini tumbuh sebagai wilayah yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan siap menjadi bagian integral dari kemajuan Indonesia.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya
