Oleh: Elmira R. Kusuma*)
Pemerintahan Indonesia yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kesiapan untuk menghadapi tantangan lingkungan hidup dengan komitmen yang kuat. Indonesia, negara dengan kekayaan sumber daya yang melimpah, memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global. Namun, potensi ini harus dikelola dengan bijak agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang mengancam kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah Prabowo-Gibran berkomitmen untuk mengambil langkah strategis dalam menjaga kekayaan alam dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Salah satu agenda utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran adalah transisi energi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Perubahan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada sumber energi yang menghasilkan emisi tinggi, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah telah menunjukkan kesiapan untuk mempercepat transisi ini dengan memanfaatkan berbagai sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air.
Percepatan transisi energi terbarukan dapat membuka lebih dari satu juta lapangan pekerjaan hijau pada tahun 2050, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Pemerintahan Prabowo-Gibran siap untuk memanfaatkan potensi ini dengan menyusun kebijakan yang mengutamakan pembangunan infrastruktur energi terbarukan.
Pemerintah juga telah mempersiapkan peta jalan untuk pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU yang menggunakan bahan bakar fosil dianggap tidak lagi relevan dalam visi pembangunan berkelanjutan. Penggantian PLTU dengan energi terbarukan akan memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan mempercepat pengurangan emisi karbon nasional.
Kebijakan transisi energi ini juga menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi dampak perubahan iklim. Indonesia, sebagai salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim, memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi dalam upaya global untuk menjaga kenaikan suhu bumi tetap di bawah 1,5 derajat Celsius. Pemerintahan Prabowo-Gibran siap untuk menghadapi tantangan ini dengan memperkuat regulasi dan kebijakan terkait energi terbarukan.
Pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berfokus pada pengembangan energi terbarukan, tetapi juga pada pembangunan ekonomi hijau yang lebih luas. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.
Pemerintah akan memberikan insentif pembiayaan kepada UMKM dan koperasi yang berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan. Langkah ini tidak hanya akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan ketahanan energi di tingkat komunitas. Dengan keterlibatan UMKM dalam proyek-proyek energi terbarukan, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap investasi di sektor energi terbarukan mematuhi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pemerintah akan memastikan bahwa aspek ESG dijadikan persyaratan utama dalam setiap proyek energi terbarukan yang didanai oleh investor lokal maupun internasional.
Dalam proses transisi energi ini, pemerintah Prabowo-Gibran sangat memperhatikan dampak sosial yang mungkin terjadi. Transisi dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan dapat menyebabkan perubahan besar dalam sektor tenaga kerja, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor energi konvensional. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun program perlindungan sosial yang akan melindungi pekerja yang terdampak oleh pensiun dini PLTU dan perubahan lainnya dalam sektor energi.
Pemerintah siap untuk memberikan program pelatihan kepada pekerja yang terdampak, sehingga dapat beralih ke pekerjaan di sektor energi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga akan menciptakan lapangan kerja baru yang ramah lingkungan untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses transisi ini.
Indra Sari Wardani, Plt Direktur Program Koaksi Indonesia, menyebutkan bahwa transisi energi yang berkelanjutan akan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi hijau dan penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif. Dengan memanfaatkan potensi energi terbarukan, pemerintah dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, di mana ekonomi yang berkembang sejalan dengan kelestarian lingkungan.
Selain fokus pada pengembangan energi terbarukan dan perlindungan sosial di dalam negeri, pemerintahan Prabowo-Gibran juga menunjukkan kesiapan untuk berkolaborasi dengan komunitas internasional dalam isu lingkungan hidup. Pemerintah akan terus berpartisipasi dalam forum-forum internasional dan menjalin kemitraan dengan negara-negara lain yang memiliki visi serupa terkait energi terbarukan dan keberlanjutan.
Wakil Presiden ADB Scott Morris mengatakan berharap dapat terus melanjutkan kerja sama program transisi energi di Indonesia pada masa pemerintahan baru dengan kepemimpinan Prabowo Subianto.
Pemerintahan Prabowo-Gibran siap untuk menghadapi tantangan global terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim. Dengan memprioritaskan transisi energi terbarukan, membangun ekonomi hijau yang inklusif, serta memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.
Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan global dan penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan adalah langkah strategis yang akan membawa Indonesia ke arah yang lebih hijau. Dengan menjaga kekayaan alam dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan, pemerintah Prabowo-Gibran siap mewujudkan visi lingkungan hidup berkelanjutan dan ekonomi yang sejahtera bagi seluruh rakyat.
*)Penulis merupakan pengamat kebijakan publik dari Nawasena Research Institute
