Tolak Demonstrasi dan Jaga Situasi Kondusif Jelang Pelantikan Prabowo-Gibran

Baca Juga

Oleh: Nurul Janida )*

Jelang pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, berbagai upaya dilakukan untuk memastikan situasi kondusif di seluruh wilayah Indonesia. Pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Oktober 2024, diharapkan berjalan lancar dan damai, mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai langkah awal, pihak kepolisian dan TNI serta instansi keamanan lainnya telah meningkatkan pengawasan di sejumlah titik strategis di seluruh Indonesia. Kapolri telah mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh jajarannya untuk mempersiapkan pengamanan pelantikan. Penambahan personel keamanan di area publik, terutama di Jakarta, menjadi prioritas utama.

Selain itu, komunikasi antara pihak keamanan dan masyarakat juga diperkuat. Melalui berbagai forum, masyarakat diajak untuk berperan aktif menjaga situasi kondusif. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh berita hoaks yang dapat memicu kegaduhan dan ketegangan menjelang acara penting ini.

Mabes TNI bersiap melaksanakan operasi khusus pengamanan VVIP untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang akan berlangsung dari 16 hingga 23 Oktober 2024. Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Hariyanto, mengungkapkan bahwa operasi ini bertujuan memastikan kelancaran acara pelantikan di Gedung DPR/MPR RI pada 20 Oktober.

Persiapan meliputi penempatan personel dan materiil serta pembagian tugas, dengan rencana gelar personel di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Selain itu, akan dilakukan Tactical Floor Game (TFG) sebagai gladi bersih untuk pejabat dan tamu undangan negara asing, serta pengamanan sidang paripurna MPR RI hingga acara selesai.

Jadwal pelantikan telah ditetapkan oleh KPU dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2022, yang menyatakan bahwa pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden 2024 akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta.

Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyampaikan bahwa TNI belum mendeteksi adanya gelombang atau gerakan yang berpotensi menciptakan kondisi tidak kondusif terkait pelantikan tersebut. Meski demikian kesiapan siagaan tetap dilaksanakan sebagai langkah antisipasi menjaga kondusifitas jelang pelantikan presiden terpilih.

Penambahan personel pengamanan akan dipertimbangkan jika terjadi peningkatan euforia masyarakat menjelang pelantikan. TNI AD akan mengantisipasi situasi secara profesional, dengan menyiapkan pengamanan yang terdiri dari Paspampres, serta pengaturan ring satu, ring dua, dan ring tiga.

Pengamanan pelantikan presiden akan dilakukan secara normal seperti pada periode sebelumnya. Namun, jika terjadi eskalasi dari gerakan yang berpotensi mengganggu pelantikan, penambahan personel dari ketiga matra TNI, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, akan dilaksanakan.

Jenderal Maruli menambahkan bahwa pengamanan pada pelantikan presiden merupakan hal yang rutin dilakukan dan telah menjadi bagian dari pengalaman TNI dalam mengamankan acara serupa di masa lalu. Mengenai konvoi Prabowo dan Gibran setelah pelantikan, informasi lebih lanjut belum tersedia, mengingat keduanya akan memiliki agenda padat setelah dilantik oleh MPR, termasuk sidang dan pertemuan dengan tamu di Istana Kepresidenan.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran keamanan untuk aktif menjaga stabilitas, mengingat masa transisi sering menjadi titik krusial dalam politik nasional. Korwil Melayu Raya Tanjungpinang, Arie Sunandar, yang juga anggota DPRD Tanjungpinang, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi gangguan yang dapat merusak suasana, terutama di wilayah Kepri yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

Seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga ketenangan dan memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk menjalankan tugasnya, dengan fokus pada kesinambungan program-program pembangunan yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya. Dialog konstruktif dan penghindaran provokasi, terutama di media sosial, dianggap sebagai kunci untuk menjaga ketenangan.

Pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia diharapkan dapat membawa jaminan stabilitas bagi rakyat Indonesia. Kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan kolaborasinya dengan Gibran yang memiliki wawasan modern diharapkan mampu memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Keberhasilan transisi ini dipandang bukan hanya sebagai simbol pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan politik Indonesia. Masyarakat diimbau untuk mendukung aparat keamanan dan menciptakan suasana yang kondusif, demi reputasi Indonesia sebagai negara demokrasi yang stabil di mata internasional.

Semua pihak mulai dari masyarakat hingga aparat keamanan, memiliki tanggung jawab untuk menciptakan transisi kekuasaan yang damai dan harmonis, yang pada akhirnya akan mendukung kemajuan Indonesia di masa depan.

Dengan langkah-langkah preventif yang diambil oleh berbagai pihak, diharapkan pelantikan Prabowo-Gibran dapat berlangsung dengan sukses. Semua elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga media, harus bersinergi dalam menjaga situasi agar tetap kondusif.

Pada akhirnya, pelantikan ini bukan hanya menjadi titik awal bagi pemerintahan yang baru, tetapi juga menjadi momentum bagi semua pihak untuk bersatu dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban dan perdamaian akan sangat menentukan suksesnya pelantikan.

Dalam suasana harapan ini, mari kita jaga Indonesia bersama, demi masa depan yang lebih cerah. Keberagaman adalah kekuatan, dan dengan semangat persatuan, kita dapat menghadapi segala tantangan yang ada. )* Penulis adalah mahasiswa Malang tinggal di Jakarta

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

KSPI NTT Akan Perjuangkan Kenaikan UMP 2025 Sebesar 10 Persen

Minews.id, Kota Kupang - Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayah NTT menjadi salah satu topik yang akan kembali diperjuangkan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini