Oleh: Fajar Dwi Santoso
Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menandai kelanjutan visi pembangunan yang berfokus pada inklusivitas dan keberlanjutan.
Pemerintahan baru tersebut siap mengusung empat program prioritas yang dipandang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga ketahanan pangan. Dengan mengacu pada cetak biru yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi, program-program ini diharapkan dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih maju dan stabil.
Presiden Jokowi secara konsisten menyampaikan bahwa APBN 2025 akan dirancang untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan berbagai program yang telah berjalan. Arsitektur APBN tersebut dianggap sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kepala Negara menekankan bahwa RAPBN 2025 tidak hanya memfokuskan pada stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan berbagai program yang telah dirintis oleh pemerintahannya akan diteruskan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal tersebut termasuk upaya untuk mendorong pembangunan dari daerah hingga pusat, guna menciptakan pemerataan yang sejati.
Pada tanggal 20 Oktober 2024, tongkat estafet kepemimpinan akan secara resmi berpindah dari Presiden Jokowi ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Proses transisi itu tidak hanya dilihat sebagai langkah administratif, tetapi juga sebagai simbolisasi penerusan berbagai harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia. Visi berkelanjutan tersebut menjadi landasan bagi pemerintahan baru dalam merancang program-program yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.
Salah satu program prioritas yang langsung diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan bahwa program tersebut akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Dengan anggaran sebesar Rp71 triliun pada tahun pertama pelaksanaan, program tersebut akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional, yang baru saja dibentuk oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.
Tujuan utama program itu tidak hanya untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda, tetapi juga untuk memberdayakan sektor UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan. Dengan demikian, selain meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat, MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal secara signifikan.
Di samping MBG, pemeriksaan kesehatan gratis menjadi prioritas kedua pemerintahan Prabowo-Gibran. Program ini akan menyasar 52,2 juta warga Indonesia dan meliputi pemeriksaan tensi darah, gula darah, serta foto rontgen untuk mendeteksi penyakit katastropik.
Kementerian Kesehatan akan memimpin pelaksanaan program tersebut, yang juga akan mencakup pembangunan rumah sakit tipe D di daerah untuk diubah menjadi tipe C dengan fasilitas yang lebih lengkap dan modern.
Transformasi infrastruktur kesehatan tersebut menjadi bagian integral dari visi Prabowo-Gibran dalam membangun sistem kesehatan yang lebih inklusif dan merata di seluruh Indonesia.
Program ketiga yang menjadi fokus adalah renovasi sekolah. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp20,3 triliun, pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk memperbaiki ruang kelas yang tidak layak, melengkapi meubelair, serta membangun fasilitas MCK di sekolah-sekolah yang membutuhkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa program renovasi tersebut akan dieksekusi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Agama.
Program itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih layak dan kondusif, sehingga para siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan aman. Selain itu, pembangunan sekolah unggulan di beberapa lokasi strategis juga menjadi salah satu langkah untuk memastikan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ketahanan pangan menjadi fokus utama yang keempat. Presiden terpilih pada Pemilu 2024 tersebut berencana untuk membangun lumbung pangan di daerah dan desa. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian serta menjaga pasokan pangan agar tetap stabil.
Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR akan berkolaborasi untuk memastikan pembangunan infrastruktur lumbung pangan berjalan efektif. Penguatan ketahanan pangan tersebut sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan domestik, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada impor.
Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Rofyanto Kurniawan, menilai bahwa fokus belanja pemerintah pusat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan, akan menjadi prioritas utama di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, alokasi anggaran yang efisien dan tepat sasaran menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam konteks ini, Rofyanto menambahkan bahwa empat program prioritas tersebut tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan dasar, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi yang lebih luas.
Melalui empat program prioritas tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmennya untuk meneruskan pencapaian pemerintahan Jokowi dengan fokus pada keberlanjutan dan inklusivitas.
Dari peningkatan gizi anak hingga ketahanan pangan, pemerintahan baru ini berupaya memastikan bahwa seluruh masyarakat, dari daerah hingga pusat, dapat merasakan manfaat pembangunan yang lebih merata. Program-program tersebut diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi dan sosial Indonesia, membawa negara ini menuju masa depan yang lebih cerah, stabil, dan berkelanjutan.
*) Pengamat Politik Nasional – Forum Politik Mandala Raya
