Investasi Asing Mengalir Deras serta Menguatnya Ekonomi Indonesia Pada Era Pemerintahan Jokowi

Baca Juga

Oleh: Pradnya Sari )*

 

Sejak awal masa pemerintahannya sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014, Joko Widodo (Jokowi) telah menjadikan penguatan ekonomi nasional sebagai salah satu prioritas utamanya. Salah satu cara yang ditempuh untuk mencapai hal ini adalah dengan mendorong masuknya investasi asing ke dalam negeri. Upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang signifikan, di mana arus investasi asing terus mengalir deras, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

 

Pemerintahan Jokowi sejak awal berfokus pada kebijakan yang menarik minat investor asing. Beberapa langkah kunci yang diambil antara lain deregulasi, penyederhanaan izin usaha, serta penguatan infrastruktur. Melalui Paket Kebijakan Ekonomi yang diluncurkan sejak 2015, Jokowi berupaya memangkas aturan-aturan yang menghambat investasi dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

 

Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan Online Single Submission (OSS) yang mempermudah proses perizinan bagi para investor. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan prosedur yang selama ini dikenal rumit dan birokratis. Hasilnya, Indonesia semakin kompetitif di mata para investor asing.

 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengungkapkan ada dua sektor yang menjadi penyelamat Indonesia dalam mendulang foreign direct Investment (FDI). Dua sektor tersebut yakni industri pengolahan dan e-commerce. Thomas melanjutkan jika dalam periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, pihaknya mencatat aliran deras arus modal ke e-commerce. Hanya dalam 3-4 tahun terakhir FDI ke unicorn, startup meloncat dari sebelumnya hampir tidak ada, sekarang 15-20 persen dari total FDI Indonesia setiap tahun. Serta Indonesia telah menjadi tuan rumah yg unicorn-nya melebihi jumlah unicorn di Eropa.

 

Selain itu, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan, total aliran modal yang masuk ke instrument Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) hingga 21 Mei 2024 telah sebesar Rp 508,41 triliun. Dari situ, yang berasal dari aliran modal asing senilai Rp 142,9 triliun, atau setara 28,11% dari total outstanding atau total pembelian SRBI. Dari data tersebut dapat terlihat jika inflow dari asing cukup deras. Destry mengatakan, total aliran modal asing yang masuk ke instrumen SRBI pada 23 Mei itu meningkat dari catatan pada 21 April 2024 yang baru sebesar Rp71,55 triliun atau setara 18,18% dari total outstanding.

 

Selain SRBI, aliran modal yang masuk ke instrumen investasi portofolio BI itu di antaranya Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Suku Valas Bank Indonesia (SUVBI) masing-masing masuk secara total sebesar US$ 2,13 miliar, dan US$ 257 juta.

 

Destry memastikan, bahwa pemerintah akan terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen pro-market baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil, dan didukung kondisi fundamental ekonomi domestik yang kuat, untuk mendorong kembali aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Optimalisasi instrumen moneter pro-market juga akan terus dilakukan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan dalam memastikan inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah tetap stabil.

 

Hingga saat ini, realisasi penanaman modal asing (PMA) trennya makin meningkat, dari kuartal pertama 2015 senilai Rp 82,1 triliun menjadi Rp 204,4 triliun kuartal I-2024 atau melonjak 148,96%. Data realisasi investasi PMA dan PMDN ini di luar investasi sektor hulu migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, serta usaha mikro dan usaha kecil. Sedangkan kurs yang digunakan adalah US$ 1 = Rp 15.000, sesuai dengan asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

 

Peningkatan realisasi investasi ini juga banyak menyerap tenaga kerja Indonesia (TKI). Sepanjang triwulan I-2024, investasi tersebut mampu menyerap TKI sebanyak 547.419. Angka itu di luar tenaga kerja asing yang ikut bekerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut sejalan dengan realisasi investasi di sektor manufaktur yang mencapai Rp 161,1 triliun, atau 40,2% dari total investasi dalam tiga bulan pertama 2024. Nilai ini tidak terlalu banyak berbeda dibandingkan investasi di sektor infrastruktur dan jasa senilai Rp 169,2 triliun atau 42,1%. Sedangkan investasi di sektor primer sebesar Rp 71,2 triliun (17,7%).

 

Arus deras investasi asing ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada masa pemerintahan Jokowi, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, meskipun di tengah tantangan global seperti perang dagang dan pandemi COVID-19.

 

Peningkatan investasi asing juga berkontribusi pada peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar rupiah, serta penurunan tingkat pengangguran. Selain itu, masuknya modal asing telah memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

 

Era pemerintahan Jokowi telah menandai fase penting dalam upaya Indonesia untuk memperkuat ekonomi melalui investasi asing. Melalui kebijakan yang tepat dan dorongan yang kuat terhadap pembangunan infrastruktur, Indonesia berhasil menarik minat investor global dan meraih manfaat yang nyata bagi perekonomian. Dengan menjaga momentum ini, Indonesia berpotensi terus tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan ekonomi yang lebih tangguh di masa depan.

 

)* Analis Keuangan Lembaga Bahana Sekuritas

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini